KENDARI – Realisasi serapan anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) per 25 Juni 2022 mencapai Rp829 miliar dari total Rp4,67 triliun APBD Tahun Anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sultra Ali Mazi dalam Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (27/6/2022) lalu.

Dari realisasi serapan anggaran belanja daerah tersebut, kata Ali Mazi, ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realisasi anggaran paling tinggi.

“Realisasi anggaran paling tinggi yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebesar 75,04 persen, Badan Penghubung sebesar 52,88 persen, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar 51,20 persen,” kata Ali Mazi dilansir Antara, Senin (27/6/2022).

Baca Juga:

Polda Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Kapal Pesiar Pemprov Sultra
Sultra Raih Penghargaan Inovasi Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton dari LKPP RI

Selanjutnya ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 17,23 persen realisasi serapan anggaran belanja daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 15,10 persen.

“Sedangkan realisasi terendah yakni Dinas Kesehatan sebesar 13,34 persen,” lanjut Ali Mazi.

Gubernur Ali Mazi meminta setiap kepala OPD lingkup Pemprov Sultra agar melaporkan realisasi serapan anggaran dan progres fisik melalui biro administrasi pembangunan.

“Maka kita dapat mengetahui setiap OPD, jika serapan progres fisik masih rendah dapat dipastikan kinerja OPD tersebut belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan sebagai upaya pengembangan pembangunan Sultra,” ujarnya.

“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, tugas kita adalah memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, salah satunya mempercepat realisasi anggaran, dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” kata Gubernur.

Diketahui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara nasional, Sultra berada di urutan ke-23 dengan nilai 30,28 persen untuk kategori realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia dan urutan ke-18 dengan nilai 21,89 persen untuk kategori realisasi anggaran belanja provinsi se-Indonesia.