BKPM Dorong Hilirisasi Investasi Strategis di Sultra

KENDARI – Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki.

Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

Adapun tujuan dari hilirisasi ini yaitu untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri.

Hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas. Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun.

Investasi di sektor hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) memiliki peran yang vital untuk mendukung sasaran strategis penanaman modal.

Salah satu sektor SDA yang penting untuk dikembangkan hilirisasi-nya dalam rangka pemenuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri adalah minyak, gas bumi, mineral dan batu bara.

Selain dalam bidang energi dan bahan baku industri diperlukan transformasi ekonomi Indonesia yang melibatkan pemindahan alokasi sumber daya dari sektor yang memiliki produktivitas rendah ke tinggi, yaitu melalui upaya hilirisasi perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan nasional.

Investasi di sektor hilirisasi ini dinilai berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dari sektor energi dan bahan baku industri hingga tahun 2030 tren kebutuhan bahan bakar minyak diperkirakan akan terus meningkat, sedangkan kapasitas kilang belum bisa memenuhi kebutuhan.

Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI melalui Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara terus mendorong peningkatan nilai investasi di daerah.

Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Investasi Strategis (HIS) Sektor Mineral dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaksanakan bekerja sama dengan KSO Sucofindo – Indef – Amythas.

Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan di Kota Kendari, pada pertengahan September 2022 dengan menghadirkan sejumlah stakeholder terkait seperti, OPD lingkup Pemprov Sultra, serta pihak akademisi, pelaku usaha atau asosiasi sektor mineral dan sektor perikanan.

Dalam paparan gambaran umum kegiatan penyusunan Roadmap HIS 2022, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Hasyim menyebut kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang telah dimulai sejak akhir Agustus yang akan dilaksanakan di 23 provinsi di Indonesia.

“Kita berangkat dalam tujuan dilaksanakan Rakorda ini adalah dari pidato Presiden Joko Widodo, beliau menyampaikan ada lima agenda besar Indonesia Maju yang salah satunya adalah hilirisasi industri SDA yang membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Hasyim.

Lanjutnya, dalam pidato Presiden tersebut terdapat sejumlah hal yang dianggap strategis yakni transformasi ekonomi, hilirisasi industri, digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau.

“Sesuai arahan Menteri Investasi/BKPM sebagai tindak lanjut kebijakan Presiden, maka Kementerian Investasi/BKPM melalui Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis yang salah satu fungsi pokoknya adalah pengembangan potensi dan peluang di bidang hilirisasi investasi strategis,” lanjut Hasyim.

Menurutnya, salah satu sektor SDA yang penting untuk dikembangkan dalam rangka pemenuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri adalah minyak, gas bumi mineral, batu bara, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.

“Sebagai contoh kegiatan kita yang telah melakukan hilirisasi adaah nikel. Kami tahu bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara ini punya potensi nikel yang besar, cadangannya kurang lebih sekitar di atas 20 tahunan yang terbukti meningkatnya ekspor besi baja hingga 18 kali lipat dari Rp16 Triliun pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp306 Triliun pada tahun 2021,” paparnya.

Perlu Sinergitas untuk Terciptanya Hilirisasi Investasi Strategis

Pihaknya berharap, secara nasional angka tersebut dapat meningkat ke angka Rp440 Triliun pada akhir tahun 2022.

Selain itu, hilirisasi sektor perikanan juga penting untuk dikembangkan, mengingat wilayah Bumi Anoa memiliki potensi yang menjanjikan secara ekonomis.

Dari Rencana Induk Rencana Pembangunan Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, yang menitikberatkan pada pengembangan industri pangan difokuskan pada pengawetan ikan beku, kering, asam, fillet, serta aneka olahan ikan dan hasil laut lainnya.

“Sektor perikanan akan berfokus pada pengolahan hasil perikanan dan komoditas udang, ikan tuna, tongkol, dan rajungan/kepiting. Pemilihan komoditas didasarkan atas petimbangan bahwa nilai ekspor komoditas udang pada tahun 2019, menempati urutan tertinggi dari seluruh komoditas perikanan senilai USD1,7 Juta dengan share 35 persen dari total ekspor ikan,” tukas Hasyim.

Tujuan dari penyusunan kegiatan ini kata Hasyim, untuk memberikan landasan arah kebijakan dan sinergi dalam mendorong investasi hilirisasi. Penyusunan peta jalan meliputi pemetaan peluang dan tantangan komoditas strategis melalui analisis kinerja perdagangan, keterisian pohon industri, identifikasi nilai tambah produk olahannya
serta tahapan hilirisasi investasi komoditas.

Pada kesempatan itu, Hasyim menambahkan Roadmap hilirisasi investasi strategis diharapkan untuk memberikan landasan arah kebijakan ke depan dan sinergitas dalam mendorong realisasi investasi serta dapat menjadi referensi pemerintah dalam bidang dunia usaha .

“Pada Rakorda ini, kami ingin berdiskusi mengenai peran dan rencana pemerintah daerah dalam perencanaan hilirisasi investasi industri melalui penyampaian informasi mengenai ketersediaan bahan baku, tata kelola juga isu strategis yang berkaitan dengan agenda hilirisasi di sektor mineral yaitu komoditas nikel dan sektor perikanan,” ujarnya.

Komponen-komponen tersebut memiliki peran yang vital untuk mendukung sasaran strategis penanaman modal. Dalam hal ini, kebijakan hilirisasi investasi sektor SDA seperti produk pertambangan mineral dan perikanan.

Karena dinilai tepat untuk menggenjot nilai tambah dan kontribusi ke penerimaan negara selain pajak pertambangan. Selain itu, berpotensi menciptakan multiplier effect yang tinggi.

“Saat ini, di Sultra ini sedang ada pembangunan pabrik Baterai Lithium di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe akan dimulai pada tahun ini. Untuk di Indonesia sendiri satunya ada di Maluku Utara itu Harita Nickel, melalui PT Halmahera Persada Lygend (HPL), menjadi perusahaan pionir di Indonesia yang memproduksi bahan baku utama baterai kendaraan listrik berupa mixed hydroxide precipitate (MHP). HPL yang mulai beroperasi pada pertengahan 2021 di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, kini memiliki kapasitas produksi 365.000 WMT/per tahun,” jelasnya.

Setelah kegiatan Rakorda ini, pihaknya pun akan melanjutkan dengan pelaksanaan kunjungan lapangan untuk penajaman data dan informasi.

“Berkenaan dengan hal tersebut pihaknya, mengharapkan dukungan dan sinergitas stakeholder baik dari kelompok usaha, asosiasi maupun pemerintahan daerah setempat. Kami harapkan hari ini kami dapat mendengarkan dan mengetahui kesiapan daerah, begitu pula teknologi yang digunakan perusahaan seperti apa, kemudian ada kendala tidak terkait asosiasi,” tutup Hasyim. ****