Desa Boenaga Diterjang Banjir Lumpur, Diduga Akibat Aktivitas Pertambangan PT MSSP

KONAWE UTARA – Pihak PT Manunggal Sarana Surya Pratama (PT MSSP) harusnya tak menyalahkan curah hujan yang tinggi sebagai penyebab musibah banjir kumpur yang menimpa warga Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepualauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Hal ini disampaikan Presidium Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (JPIP), Habrianto menyoroti aktivitas pertambangan PT MSSP yang diduga jadi pemicu terjadinya banjir lumpur di Desa Boenaga.

Banjir yang menerjang pemukiman masyarakat hingga sarana pendidikan, SDN 4 Lasoslo Kepulauan, selain karena intensitas hujan yang sangat tinggi, penyebab banjir lumpur juga diduga kuat akibat jebolnya penampungan limbah (tanah OB) milik PT MSSP yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Banjir kali ini adalah banjir terparah, dan bukan karena intensitas hujan saja yang tinggi, namun penyebab utama dari banjir tersebut adalah karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut,” kata Habrianto dalam keterangannya dikutip Pikiran Rakyat Kendari, Kamis (7/7/2022).

Dia juga menyebutkan, banjir yang terjadi akibat tidak terkendalinya nafsu para investor untuk meraup keuntungan, sehingga tidak memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan, utamanya terkait tata kelola pertambangan yang baik dan benar.

“Tentunya hal tesebut merupakan masalah yang serius, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, harus sedini mungkin kita lakukan upaya upaya antisipatif, jangan asal nambang kemudian keselamatan masyarakat bukan menjadi soal,” katanya.

Habrianto menambahkan, ini merupakan salah satu kelalaian akibat kurangnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait dalam menertibkan, mengawasi serta menindak tegas para penambang-penambang yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan, akhirnya masyarakat yang menjadi tumbal dari bencana tersebut.

Karena itu, dirinya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera meninjau izin lingkungan dari PT MSSP, karena dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah serta merugikan masyarakat lingkar tambang.

“Untuk itu, kami akan segera melaporkan hal tersebut ke KLHK agar secepatnya ditindaklanjuti, dan jika terbukti ada kelalaian serta ketidaktaatan dari perusahaan dalam menjaga lingkungan, maka kami juga akan mendesak Kementerian ESDM untuk mengeluarkan surat rekomendasi penghentian aktivitas (pencabutan IUP), dan bila perlu dilakukan pembatasan atau pengurangan wilayah IUP, sehingga hutan sebagai paru-paru dunia berfungsi dengan baik,” tegas Habrianto.

Sementara itu, Direktur PT MSSP, Ardiansyah mengatakan bahwa banjir lumpur yang menerjang rumah warga dan sekolah itu akibat sediment pond yang dibuat pihak perusahaan jebol.

“Kalau secara mendetail belum bisa saya infokan, karena saya belum dapat data yang valid. Tapi kalau secara garis besarnya, saya bisa jelaskan bahwa sediment pont kami jebol akibat intensitas hujan yang tinggi,” kata Ardiansyah dikutip Sultranesia.com, Rabu (6/7/2022).

“Sekarang data yang saya dapat dari lokasi bahwa empat rumah warga yang terkena dampak dari jebolnya sediment pont, (termasuk sekolah) karena di samping SD itu ada aliran sungai. Jadi bukan penampungan OB, tapi sediment pond jebol,” sambung Ardiansyah.

Ardiansyah bilang, pihak perusahaan langsung mengerahkan karyawannya untuk membantu warga yang rumahnya terdampak.

“Sekarang semua anggota dikerahkan untuk membantu warga yang terkena dampak, termaksuk mendata warga dan sekolah yang terkena dampak agar bisa secepatnya kami turunkan bantuan,” pungkasnya.