KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan di Sultra mengalami penurunan pada tahun 2023.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menegaskan jika persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah ataupun persentase penduduk miskin semata melainkan perlu memperhatikan dimensi lain.

Mantan Kapolda Sultra ini menerangkan, meskipun persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen poin terhadap September 2022, dan naik lagi 0,26 persen poin terhadap Maret 2022, namun pada periode September 2022 hingga Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan.

“Atas dasar ini juga sehingga Provinsi Sultra menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pendataan dan verval warga miskin untuk tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sekaligus dalam rangka peguatan kewenangan kepala daerah dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT),” kata Pj Gubernur dikutip dari laman PPID Sultra, Minggu (12/11/2023).

Baca Juga:

Arah Kebijakan Pemprov Sultra Jaga Geliat Investasi
KI Sultra Bakal Beri Penghargaan Keterbukaan Informasi kepada Badan Publik
Pj Gubernur Sultra Ingatkan Netralitas ASN Berlaku di Luar Jam Kerja

Andap mengingatkan kembali, agar pemerintah bersama berbagai komponen terkait untuk terus berupaya mengendalikan laju inflasi, karena jika tidak maka bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya persentase jumlah kemiskinan, sebab berkaitan dengan daya jangkau serta daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Informasi terkait inflasi akan terus dipublikasikan, agar masyarakat terus mengetahui perkembangannya dan tidak panik dalam menghadapinya. Inflasi merupakan persoalan global yang kemudian berimbas hingga ke daerah-daerah. Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh panik sebab Sultra memiliki ketahanan pangan cukup. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan intervensi dalam rangka pengendalian inflasi ini,” katanya.

Sementara itu, Sekda Sultra, Asrun Lio menjelaskan secara perinci indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sultra pada Maret 2023 sebesar 1,961. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan pada September Tahun 2022 sebesar 2,048.

Asrun Lio melanjutkan, demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,479 menjadi 0,512.

“Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin,” tuturnya.

Perlu diketahui juga, dari jumlah penduduk miskin di Sultra pada Maret 2023 sebanyak 321,53 ribu orang. Jumlah ini tersebar pada dua tempat, penduduk miskin perdesaan sebanyak 241,64 ribu orang dan penduduk miskin perkotaan sebanyak 79,89 ribu orang. Artinya, 8 dari 10 penduduk miskin di Sultra berada di pedesaan.

“Mengapa kita perlu mengetahui persoalan kemiskinan ini, agar pemerintah dengan tepat sasaran bisa mengambil tindakan. Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan kita pada Maret 2023 tercatat Rp 443.980 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 333.797,- (75,18 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 110.183,- (24,82 persen),” ungkapnya.

Akademisi asal Moronene Bombana ini menerangkan, adanya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sultra yang mengalami penurunanan, menunjukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan cukup berdampak.

Hal ini sesuai delapan strategi Pj Gubernur Sultra, pertama masalah pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis.

Kedua, percepatan penanganan kemiskinan dan stunting. Ketiga, pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal dalam menggerakkan ekonomi.

Keempat, percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Kelima, optimalisasi pemberdayaan potensi pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism). Keenam, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan.

Ketujuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merata untuk seluruh masyarakat. Dan kedelapan, memastikan pelaksanaan Pemilu beradat.

**