KENDARI – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025 akan diarahkan pada program prioritas sesuai Asta Cita Presiden.

Program prioritas sesuai Asta Cita Presiden dimaksud seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Gedung DPRD Sultra, Rabu (25/6/2025).

Gubernur menilai berbagai masukan DPRD mencerminkan semangat membangun pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Masukan ini menjadi pemicu kami untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas program ke depan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Baca Juga:  Gubernur-Wagub Tiba di Sultra, Disambut Meriah dengan Tarian Adat

Sejumlah fraksi, seperti Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, menyoroti pentingnya pelibatan pemangku kepentingan, penggunaan teknologi informasi, serta penganggaran yang berbasis target kinerja.

Gubernur menanggapi positif seluruh saran tersebut dan menyatakan komitmen memperkuat peran APIP dalam pengawasan, pencegahan penyimpangan, dan peningkatan tata kelola pembangunan.

Menanggapi pertanyaan terkait surplus anggaran atau Silpa sebesar Rp72,9 miliar, Gubernur menjelaskan bahwa angka tersebut bukan kelebihan kas, tetapi berasal dari akumulasi dana BLUD dan BOS yang belum digunakan optimal. 

Baca Juga:  Dukung Program MBG, Polda Sultra Groundbreaking Pembangunan SPPG

“Kami akan evaluasi pelaksanaan kegiatan strategis agar serapan anggaran lebih maksimal di tahun mendatang,” ucapnya.

Soal temuan BPK, Gubernur memastikan bahwa Pemprov tengah menyelesaikan tindak lanjut sesuai ketentuan.

“Penyelesaian tuntutan ganti rugi sedang berjalan dan akan kami tuntaskan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Andi Sumangerukka menambahkan, hasil evaluasi DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan KUPA dan PPAS 2025.

“Penguatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi menjadi kunci. Kita harus kelola dengan cermat dan transparan,” katanya.

**