KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan rekomendasi agar polemik proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga terpadu Lakidende diadikan ke Ombudsman RI.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (26/10/2026).
Polemik dimaksud yakni adanya perubahan pemenang tender hingga penetapan penyedia yang akan berkontrak.
Dalam proses pemilihan tersebut, PT Citra Karya Agung ditetapkan sebagai pemenang tender, disusul PT Nurfita Karya Mandiri sebagai pemenang cadangan pertama atau peringkat kedua. Sementara itu, PT Boriandy Putra berada di peringkat ketiga atau pemenang cadangan kedua, yang kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penyedia berkontrak.
Perubahan tersebut menjadi sorotan Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Merdeka (KMMM) Sultra. Mereka menilai penjelasan yang disampaikan pihak terkait dalam RDP masih bersifat normatif dan belum disertai keterbukaan dokumen evaluasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Koordinator KMMM Sultra, Rahmat Almubaraq, mendesak Dinas Cipta Karya Sultra membuka dokumen review yang mendasari pengguguran PT Citra Karya Agung, yang sebelumnya ditetapkan sebagai pemenang tender, hingga keputusan menetapkan PT Boriandy Putra sebagai penyedia berkontrak.
Menurut Rahmat, penjelasan mengenai regulasi dan mekanisme pengadaan belum cukup menjawab pertanyaan publik apabila tidak disertai data dan dokumen yang dapat diperiksa.
Ia juga menyoroti perbedaan nilai penawaran dalam proyek tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum, penawaran PT Citra Karya Agung berada di kisaran Rp31 miliar dari pagu anggaran Rp35 miliar, sedangkan penawaran lainnya berada di kisaran Rp33 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Fajar Ishak menilai keterbatasan kewenangan Pokja perlu diimbangi dengan koordinasi yang baik bersama PPK.
Menurutnya, persyaratan administrasi dan teknis perlu diperiksa secara cermat sejak awal agar persoalan serupa tidak berulang.
“Ke depan, Pokja dan pihak PPK harus melakukan kerja sama yang baik. Kalau kewenangan Pokja tidak sampai pada pemeriksaan teknis, seharusnya ada kerja sama dengan PPK untuk mengecek lebih awal sebelum diumumkan,” kata Fajar.
la juga menyoroti informasi mengenai jaminan uang muka dan persyaratan jaminan pelaksanaan dalam proyek tersebut. Menurutnya, persoalan itu perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terkait dugaan maladministrasi, Fajar menyarankan pihak yang merasa dirugikan melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia agar dapat diperiksa sesuai kewenangannya.
“Kalau terindikasi maladministrasi, ranahnya ada di Ombudsman. Silakan menempuh jalur yang bisa memastikan apakah itu maladministrasi atau bukan,” ujar politisi Partai Hanura ini.
Apabila terdapat dugaan persaingan usaha tidak sehat, kata Fajar pengaduan juga dapat disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan kewenangannya.
**
