KENDARI – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) disorot, lantaran serapan anggaran Pemprov Sultra hingga pekan pertama Agustus 2026 baru mencapai 51,78 persen.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua menyebutkan, 51,78 persen serapan anggaran yakni sekitar Rp 2,24 triliun dari total pagu Rp 4,34 triliun. Dan masih terbilang rendah.
“Idealnya serapan anggaran telah berada pada kisaran 60 hingga 70 persen. Sekarang baru 51 persen. Ini sudah berjalan sangat lambat,” kata Hugua dikutip Telisik, Kamis (13/8/2026).
“Di tengah situasi yang sepertinya normal, tidak ada hambatan, harusnya kegiatan berjalan normal,” sambungnya.
Menurutnya, lambannya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap perputaran ekonomi di daerah. Sebab, anggaran pemerintah yang tidak segera dibelanjakan tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ditegaskan Hugua, pemerintah daerah harus mempercepat pencairan dan pelaksanaan program yang telah dianggarkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih kurang menguntungkan.
“Kalau uang pemerintah daerah itu masih dibendung, itu tidak mendorong bagaimana kinerja ekonomi di daerah. Salah satu penyebab inflasi itu kan dana pemerintah tidak berputar di daerah,” katanya.
Ia meminta seluruh OPD di lingkup Pemprov Sultra segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. karena dengan rendahnya serapan anggaran tidak sejalan dengan kualitas perencanaan apabila program yang telah disusun tidak segera direalisasikan.
“Perencanaan bagus, serapan anggaran rendah, itu berbahaya,” tegas Hugua.
Berdasarkan data serapan anggaran Pemprov Sultra, Minggu pertama Agustus 2026, realisasi anggaran masing-masing OPD masih sangat rendah atau rata-rata masih berada di bawah 50 persen.
Tercatat, dua OPD dengan serapan terendah yaitu Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra yang baru mencapai 11,32 persen, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Sultra dengan serapan sebesar 8,25 persen.
Hugua menilai, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi oleh masing-masing OPD, termasuk dengan meminta petunjuk kepada Gubernur Sultra apabila terdapat persoalan yang menyebabkan program belum berjalan.
“Ini akhirnya kinerja OPD. OPD harus meminta petunjuk sama Pak Gubernur kenapa terlambat terealisasi. Harus segera meminta petunjuk bagaimana semua program bisa segera berjalan,” katanya.
Pejabat yang dijuluki penemu surga bawah laut ini juga menyoroti aspek komunikasi dan koordinasi di internal OPD, khususnya antara Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menurutnya, apabila terdapat kegiatan yang terlambat direalisasikan, maka perlu dilihat lebih jauh koordinasi antara PPK dan PA pada OPD yang bersangkutan.
“Kalau terlambat, saya kira ada masalah di PPK-nya. Ada masalah komunikasi antara PPK dan PA-nya. Kenapa ini terlambat?” kata Hugua.
Dengan pagu anggaran mencapai Rp 4,34 triliun dan realisasi baru sekitar Rp 2,24 triliun hingga Minggu pertama Agustus, Pemprov Sultra masih harus merealisasikan sekitar Rp 2,09 triliun anggaran hingga akhir tahun 2026.
Percepatan pelaksanaan program dinilai menjadi penting agar belanja pemerintah dapat segera memberikan dampak terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat Sultra.
**/telisik
