KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan menelaah usulan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Senin (26/10/2026).
Usulan Pemprov Sultra tersebut terkait hibah lahan bekas Kantor Perpustakaan Daerah kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra yang direncanakan akan dibangun Rumah Sakit Adhiyaksa.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Freby Rifai yang menyepakati jadwal pembahasan usul hibah barang milik daerah. Pembahasan berlangsung sejak 26 Oktober hingga 30 November 2026, atau sekitar lima pekan.
Dalam rapat itu, kata La Ode Frebi Rifai menyebutkan sempat muncul perbedaan pandangan soal mekanisme pembahasan hibah dimaksud.
“Opsi yang mengemuka adalah menyerahkan kepada Komisi II, gabungan komisi, atau membentuk Pansus,” beber La Ode Frebi Rifai.
Pimpinan rapat akhirnya memutuskan membentuk Pansus yang melibatkan unsur Komisi II dan komisi terkait lainnya.
Sejumlah anggota DPRD Sultra, yakni La Ode Poli, Uking Djassa, Syahrul Said, dan Abdul Halik dalam rapat menyinggung akuntabilitas moral, tata tertib, serta efektivitas pengawasan atas pengelolaan aset dan hibah daerah sebelumnya.
Sorotan ini mengisyaratkan kekhawatiran bahwa pengawasan pascahibah selama ini belum optimal.
Dua tujuan yang disampaikan Kejati, yakni penguatan institusi dan pelayanan publik, tidak otomatis sejalan.
Rumah sakit yang diorientasikan bagi internal institusi berbeda dengan fasilitas yang terbuka luas bagi masyarakat umum.
Karena itu, sejumlah hal perlu digali Pansus, Siapa sasaran layanan utama rumah sakit tersebut.
Apakah masyarakat umum dapat mengakses layanan secara penuh.
Bagaimana skema pengelolaan rumah sakit kelak.
Bagaimana rincian desain, sumber pembiayaan pembangunan, dan rencana operasional, yang hingga kini belum dipaparkan.
Tanpa jawaban yang jelas, argumen kemaslahatan masyarakat luas berisiko menjadi sekadar jargon.
Sehingga persetujuan hibah dinilai tidak boleh bertumpu pada niat baik semata.
Sementara itu, Pj Sekda Sultra, Muhammad Fadlansyah menjelaskan, seluruh tahapan pemindahtanganan melalui hibah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024, perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurutnya, pertimbangan utama hibah adalah menunjang tugas instansi vertikal di daerah demi pelayanan publik yang prima.
“Kebijakan ini juga ditujukan bagi kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya,” kata Muhammad Fadlansyah.
Fadlansyah menambahkan, badan pengelola keuangan dan aset daerah telah melakukan penelitian administratif, pemetaan yuridis, dan validasi fisik atas aset yang dimohonkan.
***
