KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara tengah menyusun dan membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (20/10/2026).
Tiga Ranperda dimaksud yakni terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP), konsolidasi peleburan perbankan daerah, serta mekanisme tata kelola aset milik daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sultra, La Ode Marshudi mengatakan, bahwa ketiga Ranperda strategis tersebut nantinya akan menunjang pembangunan daerah.
Ranperda terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSLP dibahas untuk menggantikan Perda Sultra Nomor 7 Tahun 2014 yang dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika investasi modern dan regulasi nasional saat ini.
Dengan Ranperda TJSLP ini nantinya diharapkan dapat menjamin transparansi dan efektivitas program di lapangan.
“Kita juga merancang adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) TJSLP lintas sektor untuk memastikan kontribusi korporasi lebih terarah dan akuntabel,” kata La Ode Marshudi dalam paparannya.
Selanjutnya, dibahas pula terkait Ranperda peleburan sebanyak 12 PT BPR Bahteramas se-Sulawesi Tenggara menjadi satu entitas tunggal bernama PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara.
Regulasi ini merujuk langsung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah istilah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan penggabungannya.
Penggabungan ini bertujuan memperkuat permodalan, memperluas jangkauan operasional, serta meningkatkan pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal.
Agenda Bapemperda DPRD Sultra selanjutnya yakni, kata La Ode Marshudi, yakni pengajuan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sultra Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga pengelolaan aset daerah berjalan tertib, transparan, efisien, dan berorientasi hasil.
Ketiga Ranperda tersebut, harap La Ode Marshudi, akan mampu menghasilkan produk hukum yang membawa kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Dengan kepastian produk hukum dari ketiga Ranperda ini diharapkan bisa membawa kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat Sultra,” harapnya.
**
