KENDARI – Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sultra pada Senin (12/10/2026).
Dalam rapat kerja kemitraan tersebut dibahas salah satunya adalah capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rencana Belanja APBD Perubahan Tahun 2026, serta persiapan pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja ini melibatkan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Sultra bersama Kepala Disdikbud Sultra, sekretaris dinas, seluruh kepala bidang, kepala UPTD lingkup dinas terkait selain KCD, Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, serta seluruh PPTK Disdikbud Sultra.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin menyebutkan, rapat kerja bersama mitra terkait ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai capaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mencermati rencana belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2026.
“Kita harapkan bisa mendapatkan gambaran terkait pencapaian atas pelaksanaan APBD 2026 sekaligus mencermati rencana belanja APBD Perubahan 2026 dengan mitra. Yakni Disdikbud Sultra,” kata Andi Muhammad Saenuddin dalam keterangannya.
Selain itu, lanjut Andi Muhammad Saenuddin, bersama mitra pihaknya juga melakukan pembahasan persiapan APBD Induk Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan persiapan APBD Induk Tahun Anggaran 2027 menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah.
“Perencanaan anggaran pada APBD 2027 dapat dibahas secara terarah sesuai kebutuhan program dan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Dalam rapat kerja tersebut, juga mengemuka terkait pengisian jabatan definitif terhadap 164 Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Sultra.
Andi Muhammad Saenuddin menegaskan, percepatan penetapan kepala sekolah definitif ini penting untuk menjamin kepastian tata kelola dan efektivitas penggunaan anggaran sekolah, termasuk pencairan Dana BOS serta program revitalisasi.
Selain itu, penetapan ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Alhamdulillah Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita sudah rapat kerja awal dalam rangka membangun harmonisasi. Salah satu yang berkembang adalah bagaimana Dinas Pendidikan menjawab perintah atau amanah dari Mendikdasmen terkait Desember 2026 paling lambat 164 Plt Kepala Sekolah itu diisi definitif,” ujar Andi Muhammad Saenuddin.
***
