KENDARI – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) resmi melantik Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2023–2028 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Senin (28/10/2024).

Abdurrahman Shaleh pun kembali dipercaya sebagai Ketua PMI Sultra, setelah periode sebelumnya telah memimpin organisasi kemanusiaan ini lima tahun di Sultra.

Pelantikan tersebut menandai awal periode baru bagi PMI Sultra dalam menjalankan misi-misi kemanusiaannya.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Sultra Asrun Lio mewakili Pj Gubernur, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Pimpinan Kementerian Lembaga yang ada di Sultra, Pimpti Pratama Pemprov Sultra, Forkopimda tingkat dua, para Rector, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda.

JK mengawali sambutannya, terlebih dahulu menyapa para tamu undangan yang sempat hadir, sekaligus mengingatkan kembali jika pelantikan tersebut bertepatan dengan 28 Oktober yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, sehingga sangat penting untuk tetap menjaga perdamaian melalui persatuan dan kesatuan.

“Sumpah pemuda menyatukan kita semua. Hal ini sejalan dengan tujuan PMI, yakni selain bertindak karena kemanusiaan, juga turut serta menjadi pelopor terciptanya kedamaian. Kalau tercipta kedamaiman, maka tidak ada konflik yang bisa memicu dibutuhkannya tindakan kemanusiaan,” tuturnya seperti dikutip dari laman PPID Utama Provinsi Sultra.

Lebih lanjut Mantan Wapres RI ini mengatakan, PMI selama ini terus berupaya memberikan pertolongan kepada sesama, tanpa melihat latar belakang.

“Awal terbentuknya PMI ini memang karena perang, namun kini hampir semua bencana alam yang terjadi di Indonesia, melibatkan PMI. Baik itu bencana yang ditimbulkan karena konflik antar manusia maupun bencana karena alam. Disitulah tugas PMI bersama masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk bersama-sama memberikan bantuan,” jelasnya.

Baca Juga:  Selundupkan Sabu 500 Gram, Penumpang Wanita Ditangkap di Bandara Haluoleo

Dia melanjutkan, kini PMI juga terlibat dalam penanaman pohon sebagai antisipasi jangka Panjang terhadap perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, sekaligus sebagai upaya pencegahan, seperti menghijaukan kembali daerah-daerah gersang, memperbaiki lingkungan yang sudah rusak, dimana kesemuanya dalam rangka meminimalkan terjadinya tindakan kemanusiaan.

“Masyarakat kenal PMI itu dengan darah, yakni melaksanakan donor darah secara nasional. Sehebat apapun ilmuan dan pabrik-pabrik dewasa ini, namun belum bisa membuat darah imitasi. Untuk itu, hanya tiga yang memiliki markas yakni TNI karena setiap saat harus siaga terhadap perang. Kedua polisi karena setiap saat harus bergerak cepat terhadap laporan keamanan di masyarakat. Ketiga PMI, karena ketika ada orang membutuhkan darah, maka saat itu juga harus tersedia dan tak boleh ditunda,” paparnya.

Sementara itu, Sekda Sultra menyampaikan PMI Sultra telah menunjukan komitmen dalam melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti pelayanan kesehatan, donor darah, kesiapsiagaan bencana, dan pengembangan masyarakat. Ketersediaan darah saat ini baru mencapai 60 persen dari kuota diperlukan.

“Tantangan ini justru memicu semangat kita untuk berkolaborasi dan memperkuat dukungan. Setiap tetes darah yang disumbangkan, bukan hanya berfungsi untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi saudarakita membutuhkan. Ini adalah panggilan untuk Bersatu dalam misi mulia, mengingatkan kita bersama, kita dapat mewujudkan perubahan yang berarti dalam kehidupan sesama,” terangnya.

Baca Juga:  MK Tolak 13 Gugatan Pilkada di Sultra, Hanya 1 Perkara yang Lanjut ke Sidang Pembuktian

Dia mengakui, relawan PMI Sultra terus bergerak dengan semangat dan upaya maksimal, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Kontribusi dalam pemerintah, terutama upaya mendukung dalam penyediaan pelayanan darah bagi yang membutuhkan, penanggulangan bencana, dan wabah, menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan.

“Dengan komitmen yang kuat, PMI Sultra bertekad untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, memastikan ketersediaan darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah wujud nyata dari solidaritas dan kepedulian, yang menegaskan bahwa dalam setiap langkah, harapan dan kehidupan selalu dapat dihadirkan bersama,” katanya lagi.

Melalui kesempatan itu, Sekda Sutra mengungkapkan, data pada rumah sakit di 17 kabupaten/kota yang berada di Sultra, ada 6 kab/kota yang belum melakukan donor darah melalui rumah sakit atau UTD yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Buton, dan 11 kabupaten/kota lainnya yang sudah memiliki rumah sakit bank darah dan utd tetapi belum sepenuhnya efektif melakukan donor darah.

“Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dari permasalahan tersebut diantanya sarana dan prasarana untuk melakukan donor darah masih terkendala beberapa keterbatasan yakni bangunan gedung, bank darah, laboratorium, peralatan, tenaga para medis teknologi transfusi darah (PTD), dan sarana penunjang lainnya. Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. dengan kerjasama yang baik antara pmi, pemerintah, rumah sakit, masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan masalah kekurangan darah dapat teratasi dan ketersediaan darah di Sulawesi Tenggara dapat terpenuhi,” harapnya.

**