KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggu diselenggarakan melalui virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) dirangkaikan Rakor Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Polio.

Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini di ruang Pola Lantai 3 Kantor Gubernur Sultra, Senin (8/7/2024).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir.

Rakor ini dipaparkan materi oleh narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, dan Sekretaris Ditjen. P2P Kemenkes Yudhi.

Plt Sekretaris Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan sejak kurun 2 tahun terakhir, banyak daerah-daerah yang sudah bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Namun ada daerah-daerah yang mungkin sudah berupaya tetapi masih menemukan kendala-kendala dalam pengendaliannya.

“Mengingatkan kepada seluruh daerah terutama dinas terkait, harus melakukan pembenahan terkait distribusi pupuk dengan mengecek seluruh hasil kegiatan di lapangan dengan pengendalian harga pupuk sehingga tidak terdapat penyimpangan,” ungkapnya seperti dikutip dari laman PPID Utama Provinsi Sultra.

Tomsi juga berharap ini menjadi atensi karena menyangkut nasib rakyat banyak dan juga para petani. Dinas terkait harus bisa melakukan terobosan kreatif yang tidak melanggar dari aturan.

Baca Juga:  Layani Proyek Smelter, Kalla Beton Bangun Batching Plant di Pomalaa

Diharapkan pemerintah daerah harus secepatnya mengirim data berkaitan dengan cetak sawah. Saat ini terdapat 48 kabupaten/kota yang telah mengusulkan.

“Dalam kesempatan baik yang tentunya diharapkan dapat mensejahterakan petani sehingga kebun atau sawahnya yang tidak produktif dicetak menjadi sawah yang dialiri oleh irigasi,” ujarnya

Sementara itu, Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah dalam paparannya menampilkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada M1 Juli 2024 berkurang dibandingkan pada Minggu sebelumnya, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada Minggu ini Juli bertambah.

Adapun 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya berada di Provinsi Sultra, Kabupaten Wakatobi dengan dengan perubahan IPH 1,33 persen dengan komoditas andil terbesar yakni beras, ikan kembung, dan cabai rawit.

Selanjutnya paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 400.5.2/2673/SJ tanggal 7 Juni 2024, terkait langkah-langkah untuk penanggulangan kejadian luar biasa ( KLB) Polio yakni meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95% yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap.

Kedua, PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) provinsi dan PIN tahap 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 di 27 provinsi.

Ketiga, menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Pansel Umumkan Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda Kendari

Keempat, menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kelima, melakukan advokasi dan sosialisasi. Keenam, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

Ketujuh, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Pada jajaran Pemprov Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni Kadis Ketapang, Kadis Kesehatan, Perwakilan Inspektorat, BPS, Bulog, Satgas Pangan Polda, dan Dinas terkait lingkup Pemprov Sultra.

Usai mengikuti Rakor inflasi secara virtual, Sekda Sultra menyampaikan inflasi Sultra sudah cukup baik pada saat ini namun IPH Sultra pada ,inggu pertama Juli mengalami kenaikan diangka 0,06 persen dengan posisi berada diurutan ke-5 secara nasional, sehingga penyebabnya karna sebagian besar harga ikan kembung dan jenis ikan lainnya termasuk beras.

Hal lain, untuk hasil laut kondisinya musim gelombang tinggi sehingga berdampak pada penjualan.

“Kemudian, untuk polio dan TBC agar dapat segera mengikuti agenda nasional jadi harus melakukan instruksi-instruksi,” tegas Sekda.

Indonesia kini menempati urutan kedua di dunia dalam jumlah kasus TBC dan untuk Provinsi Sultra berada diurutan ke-18 kita berada ditengah-tengah, jelasnya.

Dari pernyataan tegas Pak Sekjen Kemendagri, Sekda mengingatkan lagi bahwa “rakor-rakor seperti ini bukan hanya ajang untuk perbaiki tetapi juga untuk mengevaluasi. Kemudian, segera dilakukan langkah -langka strategis untuk bisa menangani dua hal tersebut diatas,” pungkasnya.

**