KemenPANRB Optimalisasi Pemanfaatan MPP Digital di Sejumlah Daerah

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus menggalakkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Pendampingan intensif lewat bimbingan teknis terus dilakukan untuk memastikan pengelola MPP Digital di berbagai daerah bisa berjalan dengan semestinya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa selain pembangunan MPP fisik, penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu dilakukan digitalisasi. Saat ini, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring, sehingga MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital.

Melalui MPP Digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka. “Memang Mal Pelayanan Publik kalau dulu harus membangun gedung baru, nah sekarang kita dorong secara bertahap ke MPP Digital,” ungkap Menteri Anas, dilansir dari laman resmi KemenPANRB.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim mengatakan, percepatan implementasi MPP Digital di daerah terus dilakukan. Kementerian PANRB telah mengirimkan hasil pemantauan penyelenggaraan MPP Digital kepada 60 daerah lokus pada 3 April 2024 lalu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya pendampingan melalui bimbingan teknis pada 24 daerah yang belum optimal dalam performa pengelolaan MPP Digital. Dari hasil peninjauan kembali per bulan Juli, terdapat setidaknya 12 daerah yang belum menunjukkan perbaikan pengelolaan MPP Digital.

“Kita saat ini ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah yang menjadi lokus pelaksanaan MPP Digital. Dengan forum ini semoga kita dapat mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya saat membuka kegiatan tindak lanjut Evaluasi Penyelenggaraan dan Penetapan Lokus MPP Digital, di Jakarta, pada Kamis (1/8/2024).

Disampaikan bahwa percepatan penerapan MPP Digital merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan Menteri PANRB dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Transformasi digital pelayanan publik mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai tambah dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Menurutnya, manfaat MPP Digital adalah masyarakat atau pengguna cukup instal satu aplikasi untuk akses layanan Pemerintah Daerah. Kemudian meminimalisir proses upload data atau dokumen persyaratan dengan integrasi dan bagi pakai data.

Sementara dari sisi pemerintah daerah, MPP Digital bermanfaat untuk penghematan anggaran pengembangan dan pemeliharaan aplikasi karena memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.

**