JAKARTA – Pemerintah berencana akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan pada bulan Maret 2024.

Namun, pemerintah belum memberikan kepastian tanggal. Jadwal tersebut dapat berubah sesuai kesiapan instansi.

Hal ini terungkap dari hasil rapat koordinasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan tahun 2024 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) pada Rabu (24/1/2024) lalu.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas berharap para pelamar sekolah kedinasan untuk bisa segera menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan.

Baca Juga:

Ciptakan Pariwisata Berkualitas, Wamenpar Tekankan Pentingnya Kebersihan Destinasi
Aktif Jalin Kolaborasi, Jadi Upaya Serius Kemenperin Pacu Kualitas SDM Industri

“Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini dan berharap ke depan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat,” kata Menteri Abdullah Azwar Anas dikutip dari laman KemenpanRB.

Persiapan yang dilakukan oleh para pelamar sekolah kedinasan agar berhasil melalui tahapan-tahapan pendaftarannya hingga lulus.

Tahapan itu mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Disebutkan bahwa pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2024 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

Dan pendaftaran dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni pada tautan sscasn.bkn.go.id.

Lantas sekolah kedinasan apa saja yang bakal membuka pendaftaran pada Maret 2024 mendatang?

Sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran Tahun 2024

Ada delapan instansi yang bakal membuka pendataran sekolah kedinasan pada maret 2024 mendatang, diantaranya:

  1. Kementerian Hukum dan HAM,
  2. Kementerian Keuangan,
  3. Kementerian Perhubungan,
  4. Kementerian Dalam Negeri,
  5. Badan Intelijen Negara (BIN),
  6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
  7. Badan Pusat Statistik (BPS), dan
  8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

**