Forum Investasi BKPM, Bahas Penguatan Strategi Promosi Investasi Daerah

WAKATOBI – Kementerian Investasi/BKPM menggelar Forum Investasi dengan tema Penguatan Strategi Investasi Daerah: Hilirisasi, Ekonomi Biru dan Kolaborasi Investasi Berkelanjutan di Patuno Resort Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (11/12/2022).

Kegiatan yang termasuk dalam salah satu rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Nusantara 2022 ini dihadiri oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riatno Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Pradana Indra Putra, Bupati Wakatobi Haliana.

Kemudian, Asisten Deputi Pengelolaan Laut dan Pesisir Kemenko Marves Muhammad Rasman Manafi, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo, Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Saribua Siahaan serta diikuti oleh DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota, OPD terkait se-Sultra unsur KNPI serta HIPMI Sultra.

Forum ini bertujuan untuk mendiskusikan beragam potensi investasi ekonomi biru dan ekonomi hijau serta hilirisasi nya sehingga dapat menciptakan multiplier effects sesuai dengan karakteristik daerah yang dimiliki.

Dalam kesempatan itu, Bupati Wakatobi Haliana mewakili Pemkab Wakatobi menyampaikan apresiasinya ke pihak Kementerian Investasi/BKPM yang telah memasukkan Wakatobi asuk dalam peta peluang investasi Indonesia tahun 2023.

“Kita menaruh harapan yang besar terhadap forum ini, mengingat pertemuan bertujuan untuk mempertemukan multi pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah untuk membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan perekonomian sehingga pada gilirannya nanti akan tercipta sinergitas program kegiatan investasi yang saling menguatkan satu sama lain dalam rangka meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi khusunya di Kabupaten Wakatobi,” ujar Haliana.

Bupati menyebut berdasarkan potensi riil daerah, Wakatobi merupakan wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan sektor lainnya merupakan potensi investasi yang dapat dikembangkan di masa depan.

“Dengan ditetapkannya Wakatobi menjadi kawasan strategis pariwisata nasional dan didukung pula oleh letak geografis yang sangat menunjang, sektor perikanan yaitu Wakatobi berada pada arus laut kepulauan Indonesia yang tidak hanya membawa massa air yang kaya nutrien dan oksigen tetapi juga berperan penting besar dalam proses distribusi berbagai biota laut Sulawesi,” tambahnya.

Haliana juga menjelaskan Wakatobi menjadi kawasan yang sangat potensial di sektor perikanan dan kelautan karena diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores serta merupakan jantung segitiga karang dunia sehingga memiliki sumber daya keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi diantaranya dengan luas 1,39 juta hektar, Wakatobi memiliki 50 titik selam 942 spesies ikan dan 750 spesies terumbu karang.

Pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan membuka lapangan kerja sekaligus pelestarian ekosistem laut,

“Perkembangan investasi masih perlu penguatan, hingga semester pertama tahun 2022 jumlah unit usaha Penanaman Modal Asing (PMA) di Wakatobi yaitu sebanyak tujuh unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp542,48 miliar, dimana dengan adanya PMA tersebut cukup membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan unit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 2.137 unit usaha dengan nilai investasi sebanyak Rp382,27 miliar,” papar Bupati.

Dengan memotret capaian realisasi investasi tersebut, Haliana berharap dengan adanya forum investasi tersebut dapat dirumuskan solusi strategi inovatif untuk meningkatkan investasi daerah.

“Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wakatobi senantiasa mendukung investasi pengembangan usaha melalui program kebijakan yang dikembangkan seperti penerbitan izin usaha melalui sistem perizinan daring terpadu atau OSS, pemberian insentif bagi investor untuk menciptakan iklim investasi usaha yang terbuka, kondusif dan aman,” tukas Haliana.

Harapan lain yang disuarakan Bupati ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan menjadikan pilot project untuk pengembangan investasi khususnya di bidang kemaritiman.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan dalam kesempatannya menyampaikan pihak Kementerian Investasi/BKPM dalam peringatan Hari Nusantara 2022 mengambil bagian dalam tiga rangkaian kegiatan yakni forum investasi, panggung hiburan masyarakat serta pembukaan booth pelayanan izin berusaha.

“Terkait tema kegiatan Penguatan Strategi Investasi Daerah: Hilirisasi, Ekonomi Biru dan Kolaborasi Investasi Berkelanjutan, bahwa bicara soal promosi dan menarik investasi tidak harus DPMPTSP saja, karena semua kawan-kawan dari dinas atau OPD itu pasti ada kaitannya dengan penanaman modal karena investasi itu ada di semua sektor,” ujar Nurul.

Karenanya itu, pihaknya menekankan dalam proses mencari investor harus mengedepankan terkait kebutuhan dan keinginan calon penanam modal atau berbicara atas dasar kepentingan investor.

“Investor sudah bicara dengan pemerintah untuk menarik simpati kita dan kita harus mengambil peran sebaliknya, ketika berpromosi bicaralah atas dasar kepentingan investor termasuk kalau kita bicara kita ingin anda (investor) membangun infrastruktur di kabupaten, provinsi, negara kami. Nggak ada urusannya sama dia, itu tanggung jawab pemerintah membangun infrastruktur,” jelasnya.

Salah satu cara yang dapat ditawarkan ke investor soal Internal Rate of Return (IRR) minimal 12 persen dan pemberian Tax Holiday sehingga dapat menopang persentase IRR.

“Namun dengan situasi sekarang, kenapa kita perlu kaji ini karena tantangannya luar biasa atau Badai yang Sempurna (The Perfect Storm) atau 5C. Tantangan dan krisis tersebut yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices dan Cost of Living,” paparnya.

Terkait COVID-19, Nurul menjelaskan Indonesia masih menjadi negara yang mampu menangani kasus tersebut dengan sangat baik, lalu soal (Conflict) konflik antara Rusia dan Ukraina yang disebut cukup berpengaruh ke seluruh dunia.

“Kita memang belum berada di titik terparah seperti yang dialami negara-negara Eropa, tapi dalam satu titik tertentu kita mungkin akan terkena imbasnya karena semua ini akan berpengaruh pada kekuatan pasar untuk menerima produk di semua negara di negara maju yang saat ini banyak berkonflik dengan Rusia.

Kemudian, Climate Change menurut Nurul tidak menjadi maslah besar, sebab Indonesia masih memiliki peran sebagai paru-paru dunia bersama dengan Brazil menyumbang 15 persen pasokan oksigen dunia.

“Tapi kita tidak tau bahwa ternyata sebagai bagian dari warga bumi, bumi ini sudah cukup menghawatirkan untuk ditinggal manusia, karena di negara-negara lain kontribusi pemanasan global sangat luar biasa dengan industrialisasi yang dilakukan, ini ada hubungannya jika kita melihat sebagai tantangan maka dibelakang itu pasti akan ada peluang,” urainya.

Peluang yang dimaksud adalah upaya menurunkan emisi karbon yang baran tentu membutuhkan proyek. Ketika proyek dan peluang tersedia maka akan ada pula investor yang tertarik untuk menanamkan modal.

“Salah satunya adalah ketika kita punya ide menanam mangrove disepanjang pantai yang keindahannya tidak terlalu bagus. Mangrove adalah satu spesies tumbuhan yang dapat menyerap karbon sangat besar, artinya kita bisa membuka proyek karbon aset disitu,” kata Nurul.

Selanjutnya, hal yang disorot Nurul adalah terkait hilirisasi dimana saat ini di semua negara para investor kembali diundang untuk kembali menanamkan modal di dalam negeri.

“Kalau demikian ceritanya bagaimana mungkin kita bisa menarik investasi lebih besar dalam situasi semua negara pemilik kapital meminta investornya pulang kampung. Kalau kita melihat dari satu sudut saja mungkin akan demikian tapi ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah keunggulan komparatif negara yang bisa memberikan complementary perlengkapan atas ekosistem bisnis mereka,” kata Nurul.

Dia mencontohkan saat ini kendaraan menggunakan Fossil Fuel akan ditinggalkan dan beralih ke baterai listrik. Namun tentu dalam produksi tersebut membutuhkan Nikel, Mangan, Cobalt dan Lithium.

“Amerika, Jerman dan Jepang punya teknologi mereka mampu beterai listrik sendirian, tidak mungkin kalau tidak pakai nikel dari kita, karenanya ke depan dengan kekuatan sumber daya yang ada kita harus lebih taktis dan cerdas mengatur strategi termasuk dalam promosi investasi, jangan menjual sumber daya alam saja, kita hilir kan agar ada nilai tambah di dalam negeri,” ulas Nurul.

Khusus di Wakatobi, Nurul menjelaskan pihaknya terkesan dengan kondisi potensi rumput laut yang melimpah untuk dikembangkan. Olehnya itu pihaknya mendorong adanya kerja sama antara Wakatobi dengan wilayah lain dengan membangun industri pengolahan rumput laut.

“Plasmanya kita ambil dari masyarakat yang sudah membudidayakan rumput laut. Tapi biasanya industri biasanya tidak mau kalau hanya plasma mereka mau kalau ada budidaya intinya. Tapi karena Wakatobi seluruh wilayah lautnya adalah taman nasional maka kita harus cari wilayah lain yang bisa dilakukan pengembangan budidaya rumput laut oleh investor untuk diekspor atau untuk kebutuhan nasional, itu sangat mungkin dilakukan,” ujarnya.

Terkait ekonomi biru, Nurul mengajak untuk mengetengahkan laut sebagai soko guru ekonomi dan Wakatobi dianggap memiliki semua prasyarat itu.

“Kemudian kolaborasi ekonomi berkelanjutan, Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional BKPM hadir disini akan mempertemukan antara investor entah itu PMA ataupun PMDN dengan pelaku usah kecil menengah setempat. Karena hanya dengan cara seperti itu, inklusifitas bisa tersebar bisa melewati UMKM dalam kegiatan investasi besar bersama dengan yang lain,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Sekretaris yang juga selaku Plh Kadis DPMPTSP Sultra, Joni Fajar menyampaikan potensi dan spot pariwisata di Wakatobi sangat mempuni hal tersebut yang mencirikan khas daerah tersebut dengan wilayah lain.

Joni juga memaparkan sejumlah capaian DPMPTSP Sultra utamanya dalam upaya penanaman modal di Bumi Anoa secara keseluruhan

“Untuk di Sultra DPMPTSP sudah ada di 17 kabupaten/kota, dan sudah dipisah dengan dinas lain seusai arahan Menteri Investasi/BKPM karena OPD ini merupakan unjung tombak perizinan dan masuknya investasi,” ujar Joni.

Kesempatan tersebut menjadi momentum pihaknya mengajak DPMPTSP di daerah untuk terus mendorong upaya menunjang investasi agar terjadi lompatan ekonomi daerah.

“Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa daerah kita akan maju dengan APBD kita, karena APBD kita sudah terkunci rapat dimana ada 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, 10 persen infrastruktur dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kita andalkan, makanya kita sampaikan keunggulan komparatif, sumber daya alam kita kepada investor dengan cara dipermudah prosesnya,” tutup Joni.