KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026, pada Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi tiga Wakil Ketua, yakni Herry Asiku, La Ode Frebi Rifai, dan Hasmawati.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Sultra serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala menegaskan bahwa penyampaian laporan hasil reses merupakan bagian penting dari tanggungjawab anggota DPRD kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, kegiatan reses menjadi sarana bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan, sekaligus menyerap aspirasi dan kebutuhan warga yang nantinya diperjuangkan melalui lembaga DPRD.
“Penyampaian laporan pelaksanaan reses ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat yang telah diserap di lapangan dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui sinergi yang baik bersama jajaran OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar La Ode Tariala.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun anggota DPRD selama masa reses tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah.
Agenda rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan oleh perwakilan masing-masing daerah pemilihan. Laporan tersebut memuat berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan masyarakat yang dihimpun anggota dewan selama melaksanakan kegiatan reses.
Berbagai masukan dari masyarakat tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya OPD terkait, agar dapat ditelaah sesuai kewenangan, skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Sultra menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga diharapkan semakin kuat sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, hasil reses tidak berhenti sebatas laporan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
***
