KENDARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio membuka Focus Group Discussion (FGD) II dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra tahun 2025-2029, pada Kamis (1/2/2024).

Turut hadir Kadis Perindag Sultra, Kepala Brida Sultra, Para Kepala OPD, para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sultra, Narasumber FGD II KLHS RPJMD Sultra, Tim Penyusun KLHS RPJMD Sultra dan Tim Pokja Penyusunan KLHS Sultra.

Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan bahwa RPJMD adalah rencana pembangunan yang disusun oleh kepala daerah terpilih maksimal 6 bulan setelah dilantik dan harus mendasarkan pada RPJPD (perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan), RPJMD sebagai visi dan misi masyarakat.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sultra 10 Februari 2025, Sejumlah Wilayah Masih Akan Diguyur Hujan

“Kamis ucapkan apresiasi kepada Tim Pokja yang telah melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang telah melaksanakan ketentuan KLHS RPJPD dan RPJMD,” ucapnya.

Asrun Lio menjelaskan KLHS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan.

‘’Dalam tahapan penyusunan KLHS RPJMD, yang diamanatkan Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satunya mengidentifikasi dan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui FGD II ini,” jelas Asrun.

Baca Juga:  Gubernur Sentil DPMPTSP Sultra: Satu Pintu Tapi Banyak Meja

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan atau RAD TPB dan KLHS akan divalidasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sebelumnya dilakukan pravalidasi oleh Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK.

KLHS yang divalidasi oleh Menteri KLHK selanjutnya dapat diakses oleh public dan dijadikan dasar penyusunan visi, misi calon kepala daerah terpilih. Pilkada tahun 2024 menjadi momentum bagi daerah untuk menginternalisasi pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD melalui KLHS RPJMD.

‘’Harapannya, pelaksanaan kegiatan FGD II, dapat membangun Provinsi Sulawesi Tenggara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk 5 tahun kedepan serta memberikan manfaat bagi Provinsi,” tandasnya.

**