KENDARI – Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat (26/5/2023) lalu.

Rapat setiap minggunya melalui Zoom Meeting tersebut dilaksanakan untuk membahas langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2023.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), OPD terkait, Forkopimda Sultra, KADIN Sultra, Bulog, serta lembaga lainnya.

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi sampai saat ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022.

Lanjutnya, dampak dari pandemi ini luar biasa seluruh aktifitas terganggu dan sebagian berhenti hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi baik ditingkat petani, nelayan, pedagang sampai pada industri dan pabrik.

“Olehnya itu kami meminta kepada seluruh jajaran yang terkait di daerah untuk fokus mengendalikan inflasi. Dalam kondisi seperti ini ditambah lagi dengan adanya suhu ekstrim yang mengancam beberapa negara termasuk indonesia yakni Elnino dan Lanina. Elnino yakni adanya musim kering dan lanina adalah musim penghujan,” ujar Tito Karnavian.

Baca Juga:  Kota Kendari Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut dari BPK

Tito melanjutkan inflasi setiap daerah berbeda-beda, namun secara umum hampir terjadi inflasi semua khususnya bahan pokok beras, telur, bawang merah, cabai merah dan daging ayam ras.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni perbaikan infrastruktur pertanian juga infrastruktur jalan baik jalan propinsi, kabupaten kota maupun akses jalan ke lokasi sentra-sentra produksi dan pemasaran.

“Olehnya itu Bapak Presiden Joko Widodo selalu turun ke daerah-daerah untuk memastikan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi masyarakat berfungsi dengan baik dan setiap kunjungan beliau ke daerah beliau pasti masuk pasar untuk memastikan secara langsung harga-harga kebutuhan berada dalam keadaan normal,” terangnya.

Terkait hal ini, KADIN Sultra memberikan solusi yang bernilai dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Ketua Umum KADIN Sultra, Anton Timbang mengungkapkan inflasi bukanlah hal yang harus dihilangkan, tetapi harus dikendalikan dengan menjaga ketersediaan barang yang cukup dan distribusi yang lancar.

Pria yang akrab disapa AT itu mengatakan angka inflasi di Sultra saat ini sekitar 5,30 persen disebabkan beberapa faktor yakni transportasi, makanan dan minuman.

Baca Juga:  Buka Puasa Bersama, Gubernur Sultra Sampaikan Pentingnya Kolaborasi untuk Pembangunan

Menurutnya, inflasi pada dasarnya disebabkan tingginya permintaan dan stok terbatas pada sisi konsumen inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli tapi pada sisi produsen inflasi merupakan berkah karena mereka mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.

“Tapi inflasi bukan sesuatu yang harus dihilangkan tetapi harus dikendalikan upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga ketersediaan barang yang cukup serta memastikan distribusi barang yang lebih lancar,” jelas AT, Minggu (28/5/2023).

Ketua IMI Sultra ini menambahkan, guna mengendalikan inflasi dengan mengupayakan atau menyegerakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan pekarangan agar lebih produktif, melakukan kerjasama antara daerah (KAD) dengan daerah produsen untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.

“Selain itu melakukan operasi pasar atau sidak untuk memastikan tidak terjadi upaya menahan barang oleh pedagang besar atau distributor dan terakhir melaksanakan pasar murah tujuannya disamping membantu masyarakat yang kurang mampu juga sebagai acuan agar pedagang tidak menaikkan harga tanpa aturan,” tutupnya. *