KENDARI – Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah multikultur dengan berbagai ragam suku, budaya, bahasa dan agama.

Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, karena menurutnya keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi kerawanan konflik, gangguan keamanan karena berbagai jenis perbedaan tersebut sangat mudah memicu terjadinya konflik sosial.

“Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,” kata Asmawa dalam Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Kendari, dalam rangka menyongsong pemilu serentak tahun 2024 yang berintegritas, Kamis (2/03/2023).

Lanjut Asmawa, hal ini sejalan dengan program Kendari Bergerak yang mengandung makna pentingnya menciptakan situasi Kota Kendari yang Kondusif dengan memantapkan dan meningkatkan toleransi kerukunan umat beragama.

“Oleh karena itu, dibutuhkan peran solidaritas, sinergitas dan keterpaduan antar seluruh unsur pemerintah, seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban khusunya di Kota Kendari,” tambahnya.

Asmawa juga berharap, kepada seluruh peserta yang hadir dalam rapat koordinasi untuk merumuskan langkah strategis untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan gangguan keamanan di Kota Kendari dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. **