KENDARI – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kota Kendari melakukan unjuk rasa menuntut kejelasan status sebagai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin (3/2/2025).

Massa aksi berasal dari pegawai honorer Lingkup Pemkot Kendari, terdiri dari tenaga honorer Kategori II tidak lulus seleksi (R2) serta tenaga non-ASN database BKN yang tidak lulus seleksi (R3).

Kedatangan mereka untuk menuntut pengangkatan honorer R2-R3 Kendari untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Wakil Ketua Aliansi Tenaga Honorer Kota Kendari, Awal mengatakan, pihaknya meminta agar honorer R2-R3 dimasukkan dalam pendataan kuota kementerian terkait.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, dan sistem merit.

Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh Inarto, yang menemui para pengunjuk rasa, menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.

“Kami dari DPRD Kota Kendari akan memperjuangkan semaksimal mungkin, yang dimana aspirasi teman-teman bisa terpenuhi secara keseluruhan,” ujar Inarto seperi dikutip dari laman kendarikota.go.id.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan tenaga honorer.

Pihaknya yang membidangi masalah masyarakat, bersama dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), bertekad untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

“Insya Allah kami akan tuntaskan semua, kami akan terus berkoordinasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Zulham menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pihak yang lebih tinggi di tingkat nasional agar kebijakan yang diambil memiliki legalitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kita semua di sini adalah bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Kendari. Kami akan terus mendampingi dan memperjuangkan aspirasi teman-teman,” tambahnya.

Usai audiensi, pihak DPRD Kendari bersama dengan perwakilan dari Pemkot Kendari sepakat untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni DPR RI dan kementerian terkait.

**