KONAWE SELATAN – Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Halik melaksanakan reses masa sidang ketiga tahun 2025–2026 di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Reses tersebut berlangsung di tiga titik, yakni Desa Langgapulu dan Desa Batuputih, Kecamatan Kolono Timur, serta Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila. Dalam pertemuan itu, Abdul Halik mendengarkan langsung berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat, terutama dari kalangan nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Saat ditemui di Kantor DPRD Sultra, Senin (12/10/2026), Abdul Halik mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan.
Di sektor kelautan, nelayan di kawasan Teluk Kolono dan wilayah pesisir Konsel membutuhkan sarana penangkapan ikan sekaligus perlengkapan pengawasan wilayah tangkap. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah perahu cepat atau speed boat untuk membantu mengawasi aktivitas penangkapan ikan dan mencegah praktik pengeboman ikan oleh pihak dari luar daerah.
“Yang dia butuhkan adalah yang pertama speed untuk pengawasan area tangkap mereka supaya tidak terjadi pengeboman dari luar daerah,” ujar Abdul Halik.
Selain itu, nelayan mengusulkan bantuan alat tangkap berupa bagan apung, pukat, sero, serta perahu nelayan. Mereka juga membutuhkan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga selama proses distribusi.
Menurut Abdul Halik, keberadaan pabrik es mini di setiap kecamatan pesisir perlu dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Selama ini, nelayan masih bergantung pada pasokan es dari kota, sementara penggunaan es batu dari kulkas biasa dinilai belum mampu menjaga kesegaran ikan dalam waktu lama.
“Selama ini kan esnya diimpor dari kota, paling tidak yang dia pakai es batu di kulkas biasa dan ketahanannya tidak terlalu lama,” jelasnya.
Aspirasi lainnya datang dari sektor pertanian dan perkebunan. Warga mengusulkan bantuan traktor mini untuk mengolah lahan kering, jonder untuk kebutuhan persawahan, serta mesin pompa air guna mendukung pengairan, terutama saat musim kemarau.
Abdul Halik juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu penyaluran bantuan pupuk dan bibit gratis. Menurutnya, bantuan tersebut harus diterima petani sebelum masa tanam agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Diharapkan dia hadir sebelum masa panen… jangan sudah menanam baru datang pupuknya, bibitnya, Pak, ya terlambat,” tegas Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra tersebut.
Sementara itu, pelaku UMKM menyampaikan kebutuhan peralatan produksi untuk mengembangkan usaha rumah tangga. Di antaranya peralatan pengolahan sagu yang higienis serta mesin jahit untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat.
Abdul Halik menegaskan, dukungan pemerintah terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan peralatan. Pendampingan usaha, khususnya dalam pemasaran dan perluasan akses pasar, juga diperlukan agar produk masyarakat dapat terserap dan memberikan nilai ekonomi.
“Untuk apa juga hasilnya banyak, tapi pemerintah tidak mendampingi melalui perusahaan daerahnya misalnya, atau kadinnya, bagaimana pemasaran itu bisa terjadi,” pungkasnya.
Ia berharap berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga Konawe Selatan.
**
