Kapolda Sultra Siap Gandeng KPK Berantas Korupsi dan Tambang Ilegal
KENDARI – Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi memiliki Kepala Kepolisian daerah atau Kapolda yang baru, yaitu Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.
Usai upacara Welcome and Farewell Parade untuk serah terima jabatan yang digelar di Mako Polda Sultra, Selasa (27/5/2025), Kapolda Sultra menyampaikan sejumlah rencana yang akan dijalankan.
Antara lain menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bumi Anoa hingga akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan permasalahan kasus tambang maupun kasus korupsi yang perlu segera dituntaskan.
“Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah strategis serta memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif di Sultra,” tegas Kapolda.
Sebelum menjabat Kapolda Sultra, Irjen Didik dikenal sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi di KPK.
Pengalamannya tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga anti rasuah.
“Konsolidasi perkara-perkara mana yang belum bisa berjalan, bagaimana menindaklanjutinya sehingga ke depan semakin ada kepastian hukum. Kalau memang perlu kita koordinasikan dengan KPK untuk dilangkahkan bersama, kenapa tidak,” beber Irjen Pol Didik.
“Karena tugas saya sebelumnya berkaitan dengan koordinasi dan supervisi, kita bisa meminta penguatan dari KPK agar perkara itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain fokus pada pemberantasan korupsi dan pertambangan ilegal, Irjen Didik juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program nasional.
Termasuk kebijakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sultra.
Polda Sultra di bawah kepemimpinan baru juga bertekad meningkatkan sinergi dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menciptakan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
Dengan bekal pengalaman dan jaringan yang kuat, Irjen Didik optimistis dapat memperkuat peran Polda Sultra sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan mendukung pembangunan daerah yang bersih serta berintegritas.
**
Tinggalkan Balasan