Tolak Pelantikan Pj Bupati Muna Barat dan Busel, Massa Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

KENDARI – Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (GP-Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra, Senin (23/5/2022), menuntut penundaan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) dan Buton Selatan (Busel).

Massa menilai surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisi jabatan kepala daerah di Mubar dan Busel tersebut tidak sesuai dengan usulan Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Menanggapi hal tersebut kami meminta Gubernur Sultra menunda pelantikan Pj Bupati yang notabenenya bukan usulan Gubernur Sultra,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) Ali Mutaba dalam orasinya.

Ali Mataba mengatakan penunjukan Pj Bupati Mubar dan Busel ini bertolak belakangan dengan Peraturan Kemendagri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 poin 2.

Penunjukan Pj Bupati sebagaimana dimaksud Permendagri tersebut, sambung Ali Mataba, ditunjuk oleh Menteri atas usulan gubernur.

“Kami meminta Kemendagri untuk mengevaluasi kembali 2 Pj Bupati yang ada di Sultra karena dinilai bertolak belakang dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 pasal 5 poin 2,” ujar Ali Mataba.

“Ketika tidak diindahkan kami sangat kecewa dengan Kemendagri. Kepada Gubernur Sultra sesuai tugas tupoksinya kami meminta untuk menunda pelantikan itu,” tegasnya.

Diketahui, jabatan bupati di Sultra yang berkahir pada 22 Mei ini yakni, Bupati Buton Tengah (Buteng), Muna Barat (Mubar) dan Buton Selatan (Busel).

Keputusan Kemendagri menunjuk Muhammad Yusuf sebagai Pj Bupati Buton Tengah, Bahri sebagai Pj Muna Barat dan La Ode Budirman sebagai Pj Bupati Buton Selatan.

Pantauan media ini, aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra penolakan pelantikan Pj Bupati dimulai sekitar pukul 11.00 WITA, dan diwarnai dengan pembakaran ban di depan Kantor Gubernur Sultra dan aksi dorong dengan petugas.

Kemudian, sekitar pukul 13.00 WITA usai menyampaikan aspirasinya, massa memilih meninggalkan Kantor Gubernur Sultra.

Pasalnya, Gubernur Sultra ataupun pejabat Pemprov yang ingin ditemui tidak ada di tempat.

Massa memutuskankan menggelar aksi di Rumah Jabatan (Rujab) Gibernur tempat dilaksanakannya pelantikan Pj Bupati.