MUNA – Emak-emak di Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) keluhkan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 50 ribu.

Bantuan sosial dari Pemerintah pusat tersebut berupa BLT minyak goreng sebesar 300 ribu dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu dengan total yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 500 ribu.

Namun pada kenyataannya saat diserahkan kepada KPM hanya Rp 450 ribu dengan alasan yang kurang jelas terkait itu.

Menurut salah seorang ibu yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan, pemotongan tersebut tanpa sepengetahuan KPM dan tidak melalui musyawarah yang dilakukan oleh pihak Kelurahan.

Modus yang dilakukan kata dia, menyuruh KPM untuk datang dikantor Pos, kemudian mengumpulkan dan berfoto, setelah itu KPM pulang.

“Kita hanya dipanggil di kantor Pos, setelah KTP kemudian di foto lalu kami pulang, katanya nanti dibawakan. Tapi pada saat di salurkan oleh Ibu RT diwilayah saya yang kami terima hanya Rp 450 ribu. Kira-kira kemana Rp 50 ribunya itu,”kesalnya bersama ibu-ibu lainnya, Kamis 14 April 2022.

“Coba kalau Rp 50 ribu dikali sepuluh sudah Rp 500 ribu juga didapat oleh mereka dan ini bukan sepuluh bahkan lebih dari itu,”tambahnya

Sementara itu salah satu staf di Kelurahan Foo Kuni menjelaskan, uang Rp 50 ribu itu digantikan oleh pemberian salah seorang KPM karena keikhlasannya sudah dibantu oleh pihak Kelurahan.

Apalagi saat itu ada salah satu KPM yang sakit bahkan ada yang sibuk dengan dagangannya sehingga meminta untuk di wakili.

“Kemarin itu di kantor Pos banyak yang mengambil Bansos sehingga beberapa warga yang berinisiatif mengambilkan uangnya karena sakit dan ada yang dagangannya tidak dijaga. Jadi saat kami memberikan uang tersebut kami diberi ketidakseimbangan sebesar Rp 50 ribu, itupun kami ragu jangan sampai kami melaporkan bahwa uang itu dipotong. Ini masih ada juga uang mereka,”jelasnya

Sementara itu Lurah Foo Kuni, Kisabang S.Pd menjelaskan jauh sebelumnya dirinya telah mewanti-wanti bahwa pengambilan BLT di kantor POS harus berhati-hati apalagi ada warga yang meminta untuk ditunjukkan dengan memberikan ketidakseimbangan.

“Itu akan menjadi rawan karena ada orang yang sudah dibantu kemudian memberikan ketidakseimbangan karena keikhlasan dan akan menceritakan bahwa telah dipotong, itulah yang kami hindari. Yang jelas dari kelurahan tidak ada pemotongan. saya pun tidak tahu berapa jumlah yang mereka terima karena itu lewatnya bukan dari Kelurahan namun dari kantor POS,”tandasnya