JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan kepada anggota DPR RI, Ridwan Bae terkait dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain Ridwan Bae, anggota DPR RI lainnya turut diperiksa diantaranya Lasarus Ketua Komisi V Fraksi PDIP, Hamka B Kady MS dari Fraksi Golkar, dan Andi Iwan Darmawan Aras dari Fraksi Gerindra. Kemudian anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Lokot Nasution.

Dari kelima legislator itu, dua di antaranya telah hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK yakni Ridwan Bae dan Andi Iwan Darmawan.

“Yang sudah hadir sejauh ini saksi Ridwan Bae dan Andi Iwan Darmawan. Masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dilansir dari Liputan6.com.

Baca Juga:

Ditreskrimsus Jadwalkan Pemanggilan PPK dan Pejabat Pengadaan Gerbang Wisata Kendari-Toronipa
Kejari Muna Selidiki Dugaan Korupsi Anggaran Publikasi di DPRD Buton Utara

“Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama tersebut,” kata Ali Fikri lagi.

Untuk diketahui, dalam kasus ini ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang  terdiri dari empat orang pemberi dan enam orang penerima suap.

Tersangka dengan peran sebagai pemberi suap, yaitu Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung; Muchamad Hikmat selaku Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai dengan Februari 2023); Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Sedangkan penerima suap, mereka adalah Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub; Bernard Hasibuan selaku PPK BTP Jabagteng; Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Jabagteng; Achmad Affandi selaku PPK BPKA Sulsel; Fadliansyah selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; Syntho Pirjani Hutabarat selaku PPK BTP Jabagbar.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan uang dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022 ditaksir mencapai lebih dari Rp14,5 miliar.

“Penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar,” ujar Johanis dalam keterangannya, Kamis (13/4/2023) lalu.

Uang senilai lebih dari Rp14,5 miliar itu, kata Johanis, bersumber dari suap sembilan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Suap terjadi di sejumlah jalur kereta api berbagai daerah yang tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi,” tambah Johanis.

*/red/mus