Pengelolaan Dana Desa, Pj Bupati Kolut: Tidak Ada Lagi yang Berurusan dengan Hukum

KOLAKA UTARA – Kepala desa dan aparatnya diharapkan bisa melakukan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Kolaka Utara, Parinringi dalam kegiatan sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, di Aula Masjid Agung Lasusua, Jumat (27/1/2023).

“Kami berharap melalui kegiatan ini, kami semua khususnya para kepala desa tidak ada lagi yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran desa,” tegas Parinringi.

Selaku pemerintah daerah, Parinringi berharap, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu mestinya berjalan sesuai koridor aturan yg berlaku.

“Jangan lupakan pedoman yang mengatur tentang pengelolaan dana desa,” katanya lagi.

Dalam sosialisasi ini, juga dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, Bahtra dan Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar yang turut menjadi narasamber kegiatan.**