JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadiri Rakor Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri (BBI/PDN) dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) 2023.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivestasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (2/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah (Pemda) menganggarkan program BBI/PDN dan BBWI.

“Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program BBI/PDN dan BBWI,” kata Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin yang diterima di Kendari, Sabtu (3/12/2022).

Selain itu, Menko Marves juga meminta Pemda membuat Surat Keputusan tim Gernas BBI/PDN dan BBWI yang melibatkan kabupaten/kota dan menghimpun data UMKM/IKM/Artisan dari kabupaten/kota untuk digunakan sebagai baseline untuk pelatihan, pendampingan, permodalan dan pembukaan akses pasar.

Ditambah lagi mengorkestrasikan peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di daerah, top brands, asosiasi, komunitas, dan media.

Serta melibatkan rumah BUMN dan berpartisipasi pada acara Business Matching V yang diselenggarakan oleh TNI di Jakarta dengan menghadirkan showcasing produk unggulan masing-masing daerah terutama yang berbasis teknologi.

“Kemendagri harus memastikan Pemda agar mengintegrasikan program BBI/PDN dan BBWI ke dalam rencana kerja dan anggaran daerah pada 2023,” tegas Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ali Mazi melaporkan kepada Menko Marves RI terkait Bangga Buatan Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:  Menbud Fadli Zon Tetapkan Tanggal 17 Oktober Jadi Hari Kebudayaan Nasional

“Terkait dengan Bangga Buatan Indonesia ini kita (Sultra). Alhamdulillah sudah ada program digital yang kita beri nama BOSARA. Jadi hampir kurang lebih 1.000 UMKM yang terdaftar di sana. Mudah-mudahan dengan adanya rapat ini, dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya,” ujar Gubernur.

“Selain itu, mudah-mudahan Desember nanti Pak Menko, kami ada jalan wisata. Jalan Tol Pariwisata Toranipa nanti bisa diresmikan pada Desember ini. Melalui dorongan UMKM ini, alhamdulilah termasuk pertumbuhan ekonomi kita masuk di level ke 5, begitu juga inflasi ya. Kita masuk dalam kategori baik. Penanganan inflasi juga, Alhamdulillah baik ya,” timpal Ali Mazi.

Lanjut Gubernur, setelah rakor tersebut pihaknya akan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan para bupati/wali kota, juga para sekda.

“Kemudian sebelumnya terkait maraknya ground breaking pabrik-pabrik, saya kira ini juga perlu dijamin. Bagaimana agar ini pada penanggulangan kemiskinan kedepannya,“ kata Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Menko Marves menjelaskan, bahwa terkait tambang-tambang nikel itu harus melakukan beberapa hal. Wajibnya mereka membuat program rehabilitasi.

“Kedua, semua tambang itu harus punya binaan UMKM nantinya. Jadi ini kita harus paksa. Ketiga, pendidikan. Mereka harus bantu seperti Vale itu. Mereka sudah bantu mulai TK, SD, SMP, SMA sampai Politeknik. Jadi daerah kita harus kita perhatikan itu. Keempat, masalah sampah. Jadi kita juga harus memberikan fungsi pada lingkungan,” jawab Luhut.

Luhut menambahkan Presiden RI meluncurkan Gernas BBI pada 14 Mei 2020 karena rendahnya kinerja UMKM/IKM/Artisan dan kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga:  BMKG Rilis Wilayah yang Masuk Musim Kemarau Juni 2025, Termasuk Sultra

Gernas BBI mendorong optimalisasi belanja Pemerintah untuk PDN. Sehingga pada 2023-2024, gerakan ini memperdalam dan memperluas cakupan dengan penambahan aktivasi BBWI.

“Jadi tujuan utama dari rakor ini adalah mendukung peranan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program Gernas BBI/PDN dan BBWI dengan seluruh pemangku kepentingan,” papar Luhut.

Sebagai tindak lanjut inisiasi pemerintah Indonesia dalam peningkatan pemulihan dan pemanfaatan produk dalam negeri, sekaligus menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi kepada Pemda tentang kebijakan tersebut.

Menko Marves menegaskan prinsip utama aksi afirmatif bagi produk dalam negeri yaitu belanja pemerintah daerah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut adalah pengecualian dengan besaran impor maksimal 10 persen. Pemda yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut sampai dengan 5 persen pada 2023.

“Gubernur dengan bupati dan walikota diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik sehingga bisa membangun industri-industri di daerah sehingga dapat menciptakan teknologi, lapangan kerja, dan membangun ekonomi kerakyatan,” jelas Luhut.

Menko Marves, melanjutkan pemerintah daerah memilki daya beli yang besar dalam menciptakan permintaan terhadap produk dalam negeri sehingga dapat tercapai proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan meningkatkan pertumbuhan UKM/IKM/Artisan baru. **