KENDARI – Badan Musyawarah DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat bersama dengan sejumlah hal penting yang menjadi agenda kedewanan pada Selasa (20/10/2026).
Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai menyebutkan, agenda kedewanan dimaksud yakni pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) serta permohonan persetujuan hibah barang milik daerah dari Pemprov Sultra.
“Salah satu agenda DPRD Sultra yang dijadwalkan adalah pembahasan Ranperda usul prakarsa DPRD Sultra tentang Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP),” beber La Ode Frebi Rifai.
Selain itu, Banmus DPRD Sultra juga menjadwalkan rapat pembahasan dua Ranperda usulan Pemprov Sultra.
Pertama, Ranperda tentang Peleburan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas se-Sulawesi Tenggara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara.
Dalam usulan Pemprov Sultra, penggabungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperluas kontribusi bank daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kedua, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Ini kewenangan strategis DPRD Sultra dalam menentukan arah dan agenda kerja dewan,” katanya.
Agenda berikutnya adalah pembahasan permohonan persetujuan hibah barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni lahan eks Dinas Perpustakaan, serta hal-hal lain yang dianggap penting.
“Lahan eks Dinas Perpustakaan ini rencananya oleh Pemprov Sultra akan dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk pembangunan Rumah Sakit Adhiyaksa,” ungkap La Ode Frebi Rifai yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini.
Pembahasan masing-masing Ranperda tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari proses legislasi daerah yang memerlukan pencermatan terhadap substansi dan ketentuan yang diatur, sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
La Ode Frebi Rifai, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPRD dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan rancangan peraturan daerah ini sangat penting untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tenggara,” katanya.
**
