BAUBAU – Pj Wali Kota Baubau, Muh Rasman Manafi mengungkapkan keinginannya agar semua pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Salah satu langkah yang didorong adalah dengan pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan sumber data.

Hal ini disampaikannya usai meluncurkan cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) tahun 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Baubau, Selasa (28/1/2025).

Cetak SPPT PBB-P2 merupakan rutinitas awal tahun bagi Bapenda untuk penagihan pembayaran pajak masyarakat.

Baca Juga:

Pemkot Kendari Bakal Bebaskan PBB-P2 bagi Warga Kurang Mampu
Optimalkan Pungutan Pajak, Pemkot Baubau Teken PKS OP4D dengan DJP dan DJPK

Diketahui SPPT PBB-P2 yang dicetak oleh Bapenda Baubau awal di tahun 2025 ini sebanyak 54.000 lembar dengan menggunakan alat cetak khusus.

Menurut Rasman Manafi, dengan percepatan pelayanan tersebut maka akan memangkas proses dan waktu agar lebih efisien bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, hanya melalui gawai masyarakat sudah bisa langsung membayar dan pihak Bapenda Baubau diminta agar mengimplementasikan hal tersebut.

“Jadi memang harus kita pastikan juga ini berjalan dengan baik semuanya persiapan yang matang, teman teman di Badan Pendapatan Daerah juga sudah melaksanakan itu,” ujar Pj Wali Kota seperti dikutip dari laman Pemkot Baubau.

“Kita harapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi pajak terhutang nya dengan melalui gawai atau gadget mereka, yang didukung dengan integrasi data yang ada. Proses pembayaran pun bisa dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu lama,” imbuhnya.

Dirinya juga menyoroti terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan dan dinilai belum maksimal dilakukan sehingga melalui inovasi teknologi digital tersebut dapat menjadi jalan agar sumber-sumber PAD dapat dengan mudah terkumpulkan.

“Saya sampaikan, selain teknologi informasi kita manfaatkan, juga kita evaluasi model pengumpulannya. Kalau memang selama ini pembiayaan, kita sampai harus mengeluarkan biaya dan segala macam, ya kita coba evaluasi. Kalau misalnya bisa yang pihak ketiga, kita gunakan pihak ketiga. Saya baru pikir seperti begitu supaya dia profesional juga, kita juga fokus kebijakan,” tutupnya.

**