KOLAKA UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara (Kolut), Taupik memimpin upacara Hari Otonomi Daerah yang ke-28 di Kabupaten Kolut, pada Kamis (25/4/2024).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kolut turut serta dalam Upacara di Balai Kota Surabaya, bersama Menteri Dalam Negeri dan pimpinan daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kolut menekankan pentingnya percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi hijau. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah, namun hal ini menjadi momentum untuk mendorong program pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga:  Pemkot Kendari Evaluasi Pembangunan Perumahan, Pengembang Diminta Patuhi Aturan

“Percepatan proses pemilihan ekonomi nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14% secara nasional. Untuk itu koordinasi dan sinergita seluruh jajaran pokok pindah provinsi dan kabupaten atau kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing,” ujarnya, dikutip dari kolutkab.go.id.

Dia juga menyoroti target pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting anak menjadi 14% secara nasional pada tahun 2024. “Hal ini sebagai bentuk konkrit kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Baca Juga:  Gadis di Koltim Diperkosa Pacar dan 6 Rekannya Bergiliran, Begini Kronologinya

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian inflasi, Sekda menegaskan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.

“Telah terbentuk tim pengendali inflasi daerah atau TPID berdasarkan surat edaran nomor 500/4285/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” tegasnya.

Hal ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi dan stabilitas perekonomian di daerah.

**