BUTON UTARA – Ada 5 instruksi Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Afirudin Mathara, saat rapat perdana awal tahun 2026 bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat koordinasi yang digelar di Aula Setda Butob Utara (Butur), Senin (5/1/2025) ini membahas tentang evaluasi dan sinkronisasi program kerja, kinerja, anggaran, serta tugas pokok dan fungsi internal perangkat daerah.

Bupati Afirudin, menekankan lima instruksi utama yang harus menjadi pedoman seluruh jajajran pimpinan perangkat daerah.

Berikut 5 instruksi Bupati Buton Utara, untuk dijalankan pimpinan perangkat daerah:

1. Kedisiplinan dan Kehadiran ASN

Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menegaskan kedispilinan adalah fondasi utama pelayanan publik.

Afirudin, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya Manusia (BKPSDM) serta para Kepala OPD memperketat pengawasan kehadiran ASN.

Sebab menurut Afirudin, selama ini hanya kepala OPD yang meminta izin jika keluar daerah, sementara staff tidak pernah izin.

“Untuk pimpinan OPD agar mengindentifikasi staff yang malas atau tidak berkantor sama sekali, supaya kita proses melalui tim yang akan dibentuk, apakah masih layak dipekerjakan, diberhentikan, atau teguran. Staff itu harus rajin berkantor tetapi yang terpenting kepala dinasnya harus menjadi contoh,” ujar Afirudin, dalam arahannya.

2. Percepatan Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menunjuk langsung Wakil Bupati Rahman sebagai ketua Tim percepatan Peningkatan PAD sebagai langkah konkrit dan keseriusan dalam mengelola sumber daya seperti Pertanian, Perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan maupun sektor potensial lain yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:  Afirudin dan Rahman Tinjau Pembangunan KNMP di Desa Malalanda Buton Utara

Setelah ditunjuk, Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, akan segera berkoordinasi dengan instansi teknis untuk efektifnya kerja Tim Percepatan.

3. Percepatan Penyerapan Anggaran

Terkait percepatan penyerapan anggaran, Bupati Afirudin, mengingatkan agar pola lama dihilangkan, di mana anggaran baru terserap maksimal di akhir tahun. Dia menegaskan, pola lama ini jangan terulang lagi.

“Mestinya serapan anggaran maksimal harus di triwulan I, kebiasaan seperti ini harus diubah,” tegasnya.

Afirudin, mendesak agar proses administrasi belanja modal (barang/jasa) segera dimulai pada triwulan pertama.

“Saya ingin penyerapan anggaran berjalan linier sejak awal tahun, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Buton Utara,” katanya.

4. Sinkronisasi Program Kerja

Bupati Afirudin, meminta setiap OPD menghilangkan ego sektoral. Dia mengatakan, rapat ini menjadi wadah untuk menyinkronkan program kerja antar dinas agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).

“Sinkronisasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan seluruh program di tahun 2026 tetap mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Afirudin.

5. Evaluasi Tupoksi Internal

Kepala OPD diminta memetakan kembali tugas pokok dan fungsi (tupoksi) staf. Hal ini agar penempatan personel sesuai dengan keahlian (the right man on the right place), sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Baca Juga:  Bupati Buton Utara Sampaikan Usulan Program ke BPTD Sultra

Sementara itu, Wakil Bupati Utara, Rahman, menekankan agar seluruh Pimpinan OPD dapat bekerjasama dalam peningkatan PAD mulai Tahun 2026, Rahman, menekankan semua pihak terkait harus solid utamanya di tengah kebijakan fiskal nasioanal, di mana Pemerintah Daerah harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya daerah.

“Saya ditunjuk langsung sebagai ketua tim percepatan peningkatan PAD, karena ini OPD mayoritas pimpinan baru, nanti kita tindak lanjuti untuk kita rapat, tetapi beberapa poin misalnya pertama kita butuh regulasi, poinnya persetujuan pembangunan gedung PBG,” ujar Rahman.

“Kedua soal pajak pengolahan sampah, kemudian sumber PAD kita seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan. Semua harus difungsikan, utamanya harus ada petugas pemungut retribusi,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Rahman, selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Buton Utara, juga menyampaikan bahwa tanggung jawabnya memastikan ketersediaan darah di Buton Utara.

“Semalam ada yang membutuhkan darah B, maka secara interen birokrasi kita membutuhkan kerjasama seluruh OPD dan bersedia mendonor darah karena ini kebutuhan kita semua.

Rahman, meminta Pimpinan OPD dan Staff agar mendaftarkan diri di PMI Buton Utara untuk mengecek golongan darahnya.

 

**