BUTON SELATAN – Bupati Buton Selatan (Busel), Muhammad Adios mengusulkan lahan seluas 8,11 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Adios saat bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
“Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu,” kata Bupati Adios dalam kesempatannya.
Agus Jabo menyambut positif dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” ujar Agus Jabo.
Dia menjelaskan, pemerintah menggelar program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan [siswa],” tegasnya.
Agus Jabo menambahkan, saat ini masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru sekitar 43 ribu siswa. Besarnya jumlah anak yang belum bisa memperoleh akses pendidikan menegaskan urgensi program tersebut.
“Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah,” ujarnya.
Sekolah Rakyat diselenggarakan dengan sistem boarding school yang didukung fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar bagi siswa.
Selain memperoleh pendidikan, para siswa mendapatkan makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop, serta delapan stel seragam.
“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” lanjut Agus Jabo.
Menurutnya, sistem boarding school diterapkan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh lingkungan belajar yang sehat, aman, dan kondusif. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung pembentukan karakter siswa.
Kendati demikian, kata Agus Jabo, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, pemerintah menjalankan intervensi secara terpadu melalui pemberdayaan orang tua dan perbaikan kondisi tempat tinggal keluarga murid Sekolah Rakyat.
Tahun ini, Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah orang tua murid Sekolah Rakyat. Setiap keluarga juga akan memperoleh bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.
Untuk memperluas akses program, Agus Jabo mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar makin banyak anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki kesempatan memutus rantai kemiskinan.
“Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.
**
