Dinilai Tak Serius Tangani Banjir, Pj Gubernur Sultra Disorot

KENDARI – Intensitas curah hujan yang meningkat di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengakibatkan saluran pembuangan air meluap dan merendam ribuan rumah di Kota Kendari.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Darah Kota Kendari pada Jumat (8/3/2024), wilayah yang terdampak banjir meliputi 10 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Puuwatu, Kadia, Wua-wua, Baruga, Poasia, Abeli, dan Nambo.

Menanggapi hal ini, sejumlah kalangan mulai bersuara. Ketua Jaringan Aktivis (Jarak) Sulawesi Tenggara (Sultra) pun menyoroti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir tersebut.

Salah satu pihak yang dinilai turut bertanggung jawab adalah Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

“Hari ini kami menilai lamban dalam menghadapi persoalan bencana, banjir kota Kendari itu sudah diprediksi sebelumnya karena jumlah dan intensitas hujan melalui Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) sudah memperkirakan sebelumnya,” ujar Ketua Jarak Sultra, Naga Sultra.

Menurut Naga, seharusnya Pj Gubernur melakukan langkah-langkah terukur, hingga saat 8 Maret 2024 hampir di semua area vital kota Kendari lumpuh total.

“Sejak 7 Maret kemarin Pj Gubernur tidak terlihat di lapangan memastikan kondisi masyarakat dan seharusnya Pj Gubernur turun langsung di lokasi. Kami menilai menduga kuat bahwa Pj Gubernur Sultra apatis dengan keadaan saat ini banjir sudah hampir melumpuhkan seluruh sendi Kota Kendari, tapi Pj Gubernur tidak kunjung terlihat, ada apa ini kenapa tidak ada langkah-langkah dari pak Pj Gubernur, oleh karena itu kami mendesak Mendagri untuk segera mencopot Pj Gubernur Sultra dari jabatannya, Pj Gubernur Sultra segera angkat kaki dari Bumi Anoa,” pungkasnya

Hal yang sama diutarakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Defrian.

Pihaknya mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pj Gubernur Sultra dalam rapat Forkompimda yang tidak membahas koordinasi terkait penanganan bencana yang sedang terjadi.

Menurutnya, sebagai pemimpin, langkah yang tepat adalah meninjau langsung lapangan yang terdampak untuk mengetahui kebutuhan dan langkah yang harus diambil untuk percepatan penanganan dan bantuan kepada korban bencana, seperti banjir.

“BEM UHO menemukan fakta keluhan dari tenaga Dinas Sosial di Kampung Salo, Kendari, yang mengalami kesulitan dalam mendistribusikan makanan kepada masyarakat terdampak. Ini menunjukan bahwa tidak adanya atensi khusus dari pemerintah daerah Sultra dan kota untuk melakukan koordinasi yang baik dalam menangani bencana,” kata Defrian.

Untuk itu, sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BEM UHO mengeluarkan imbauan sebagai berikut:

1. Mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca saat ini.
2. Mendorong semua pihak untuk bersatu membantu sesama yang terdampak bencana.
3. Menyuarakan kebutuhan agar Pemda Sultra segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam membantu Pemerintah Kota Kendari menangani banjir saat ini.
4. Menyampaikan permintaan kepada Pj. Gubernur untuk segera membentuk satgas percepatan penanganan dan bantuan korban banjir, mengingat dampaknya tidak hanya terjadi di Kota Kendari tetapi juga di daerah lain seperti Sampara.
5. Mengajak lembaga kemahasiswaan, komunitas, dan organisasi masyarakat untuk melakukan koordinasi terpadu dalam menangani dan membantu masyarakat yang terdampak.

BEM UHO menekankan bahwa Pj Gubernur Sultra bukan hanya sebatas legalitas, tetapi juga harus turun tangan bekerja dan bertindak untuk kepentingan rakyat.

“Jika tidak sanggup lebih baik mengundurkan diri dari jabatan, Sultra butuh pemimpin yang responsif bukan yang hanya berdiam diri dan menunggu instruksi Mendagri,” tegasnya.

**