JAKARTA-KADIN Indonesia mendukung kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi melarang ekspor mineral mentah biji bauksit. Kebijakan Presiden tersebut diketahui terhitung efektif mulai bulan Juni 2023.

Menurut Ketua Umum KADIN Indonesia,  Arsjad Rasyid,  kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit itu sekaligus mendukung industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri, sesuai amanat Undang-Undang
Minerba terbaru yaitu UU No. 3 Tahun 2020.

Larangan ekspor nikel dan bauksit ini, menurut Arsjad, bertujuan meningkatkan nilai tambah terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.

“Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah ya kita sebetulnya dirugikan. Itu hak kita sebagai suatu bangsa untuk mempunyai nilai tambah. Jadi memang langkah ini dilakukan hasil evaluasi oleh pemerintah atas skema yang sebelumnya dan juga untuk mendorong industrialisasi dalam negeri, ” kata Arsjad, dalam pernyataan resmi KADIN Indonesia, Selasa, 27 Desember 2022.

Arsjad Rasjid menegaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor biji akan semakin terakselerasi jika didukung oleh peta jalan hilirisasi yang jelas, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.

Saat ini, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Baca Juga:  Rincian Upah Minimum 17 Kabupaten/Kota di Sultra Tahun 2025

Di sisi lain, pihaknya membeberkan potensi SDA dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Arsjad melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

“Ini bukan hanya terbatas di nikel dan bauksit tapi termasuk di timah, tembaga dan khususnya emas juga. Kita harus memanfaatkan kekayaan SDA kita untuk diolah sebaik mungkin dan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong
untuk program hilirisasi industri,” ujarnya.

Arsjad Rasjid berharap hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Arsjad Rasjid meyakini hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Ini akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern pereyang ramah lingkungan.

Baca Juga:  Harga iPhone 16 Series di iBox Kendari Turun, Cek Daftarnya

“Aluminium ingot atau produk turunan dari aluminium berbentuk batangan, sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi,” ujarnya.

Arsjad berharap, dimasa depan,  industri aluminium dalam negeri dapat berkembang pesat menjajal dan menguasai pasar internasional.

Dengan cadangan bauksit yang ada, menurut Arsjad,  Indonesia memiliki potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.

Adapun bauksit dengan kapasitas terbesar iberada di Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, smelter bijih bauksit di RI saat ini sudah tersedia sebanyak 4 unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.

“Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah
27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton,” kata
Airlangga dalam keterangan pers moratorium ekspor bijih bauksit yang ditayangkan lewat
Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (21/12/2022).**