KENDARI – Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono menyebut pihaknya siap membantu polemik penuntasan lahan Pusat Promosi dan Informasi Daerah atau P2ID Sultra di Kota Kendari.

Hal tersebut disampaikan Wakapolda Sultra usai mengikuti kegiatan penyerahan sertifikat tanah secara virtual untuk rakyat oleh Presiden beberapa waktu lalu.

“Persoalan lahan P2ID ini sudah pernah kita rapat bersama dengan Pemprov sejak dua tahun lalu. Sebenarnya orang-orang yang masih menguasai lahan itu mestinya harus dikeluarkan dari situ, ” tegas Waris dikutip dari laman Kendari News, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga:  Jelang Kepulangan, Kemenag Sultra Imbau Jemaah Haji Patuhi Aturan Barang Bawan

Waris menjelaskan, Pemprov Sultra harus segera mengeluarkan secara paksa terhadap oknum yang masih bertahan di atas lahan P2ID tersebut.

“Siapa yang berhak mengeluarkan, yakni Pemprov selaku pemilik lahan. Lalu Pemprov kan punya perangkat Satpol PP,” terangnya.

Waris berjanji, pihaknya siap mendukung langkah Pemprov untuk menuntaskan penguasaan lahan aset milik Pemprov itu.

“Nanti bekerjasama dengan aparat Polda dan BPN jadi kita akan Backup. Kita juga sudah pernah bersama BPN melakukan pengukuran berulang-ulang,” tambahnya.

Baca Juga:  Masa Orientasi PPPK Gelombang I Lingkup Pemprov Sultra Rampung

Sebelumnya, Kepala bidang (Kabid) Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Rajab menjelaskan, proses pensertifikatan tanah di eks lahan P2ID tersebut masih sementara berproses.

“Sebanyak 47 sertifikat yang harus kita balik nama. Hanya masih ada tujuh sertifikat yang bermasalah. Saat ini kita masih kumpulkan dokumen pendukung terkait tujuh sertifikat yang masih sengketa itu,” terangnya. **