KENDARI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui Pansus yang dibentuk mulai pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah.
Ranperda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah ini merupakan satu dari dua agenda legislasi DPRD Sultra yang menjadi usulan Pemprov Sultra. Agenda legislasi lainnya yakni Ranperda penggabungan BPR Bahteramas se-Sultra.
Usulan Ranperda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah ini juga merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor 100/3441/2024 tentang percepatan penyelesaian aset bermasalah, inventarisasi, pemanfaatan, hingga pengamanan aset atau barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra menekankan, pentingnya ada data tertulis yang akurat untuk memastikan tidak ada aset atau barang milik daerah yang terbengkalai.
“Kita butuh data tertulis secara faktual, ada berapa aset yang clear, ada berapa aset milik Pemprov Sultra yang bermasalah,” kata La Isra.
Dari data aset milik Pemprov Sultra itu juga perlu diketahui pula aset nyata yang memberikan dampak terhadap keuangan daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi menegaskan pentingnya pemahaman administratif terhadap aset milik daerah bagi pejabat daerah agar tidak memicu persoalan hukum dikemudian hari nantinya.
Sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata Sulaeha, untuk segera menyelesaikan pencatatan aset daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan instruksi gubernur dan aturan yang berlaku.
“Pengelolaan Barang Milik Daerah ini harus disosialisasikan secara masif ke seluruh lini birokrasi supaya implementasinya berjalan efektif tanpa celah hukum,” kata Sulaeha Sanusi.
Untuk diketahui, regulasi terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ruang lingkup pengelolaan aset atau barang milik daerah dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
**
