KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Andi Sumangerukka mengingat realisasi anggaran Pemprov Sultra hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen.
Andi Sumangerukka bahkan memberikan tenggat hingga 18 Desember 2026 bagi seluruh OPD untuk mencapai realisasi anggaran minimal 80 persen.
Apabila target tersebut tidak terpenuhi, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran, tetapi juga jabatan pimpinan perangkat daerah yang dinilai tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Andi Sumangerukka menegaskan, keterbatasan waktu menjelang akhir tahun anggaran harus direspons dengan langkah konkret. Setiap kepala OPD diminta memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target.
“Saya sudah ingatkan kepada para OPD yang terkait, terutama pimpinan-pimpinan OPD, manakala bulan depan tanggal 18 tidak mencapai 80 persen, maka saya mengevaluasi. Satu, mengevaluasi anggarannya. Kedua, kalau memang OPD yang bersangkutan, pimpinan OPD tidak mampu, maka saya akan mengevaluasi jabatan itu,” tegasnya.
Menurut Gubernur, percepatan realisasi anggaran harus dilakukan dengan menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan. Namun, upaya mengejar target tidak boleh dilakukan secara terburu-buru hingga mengabaikan kualitas pekerjaan.
Ia menyoroti kebiasaan pelaksanaan sejumlah kegiatan yang baru digenjot menjelang akhir tahun. Padahal, perencanaan dan kesiapan program seharusnya sudah dipersiapkan sejak awal tahun anggaran.
“Jangan menjadikan akhir tahun sebagai alasan untuk bekerja secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas dan manfaat. Pastikan setiap program harus memiliki hasil yang jelas, setiap kegiatan harus memberikan nilai tambah, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Andi Sumangerukka juga mengingatkan bahwa kemampuan OPD dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.
Menurutnya, pengajuan anggaran harus disertai kesiapan perencanaan dan kemampuan melaksanakan program. Dengan demikian, anggaran yang diberikan pemerintah daerah benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau memang rekan-rekan tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan rencana, maka ke depan tidak perlu lagi kita kasih anggaran. Kalau tidak ada anggaran, minta anggaran, setelah dikasih anggaran, tidak direncanakan dengan baik, hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya juga tidak bisa kita ukur,” tegasnya.
Gubernur menginginkan perencanaan anggaran dilakukan secara terukur dari tahun ke tahun. Evaluasi terhadap pelaksanaan program diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui capaian pembangunan sekaligus memastikan berbagai persoalan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi ditangani secara bertahap.
Ia menegaskan, setiap alokasi anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, di dalamnya terdapat amanat dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi, serta kesejahteraan rakyat yang harus kita perjuangkan,” pungkasnya.
**






