Terima Aspirasi KSBSI, Muhammad Irpani Thalib Siap Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran PT DSS

Anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Irpani Thalib saat menerima aspirasi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pada Selasa (10/11/2026) / Dok. HaloSultra.com

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan PT Delta Sarana Sentosa (PT DSS), Selasa (10/11/2026).

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh anggota DPRD Sultra Komisi IV, Muhammad Irpani Thalib. Dalam pertemuan tersebut, KSBSI menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius para pekerja, terutama dugaan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Kendari serta dugaan tidak terpenuhinya standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Irpani Thalib menyatakan akan menindaklanjuti laporan KSBSI melalui fungsi pengawasan DPRD Sultra.

Ia menegaskan bahwa persoalan hak-hak pekerja dan keselamatan kerja perlu mendapatkan perhatian serta penanganan dari instansi terkait.

Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh organisasi serikat buruh, harus diterima dan ditindaklanjuti secara serius agar persoalan yang dihadapi para pekerja mendapatkan kejelasan.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sultra akan mendorong koordinasi dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan ketenagakerjaan agar dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif.

Baca Juga:  Pelaksanaan Program MBG di Sultra Libatkan 1.969 Supplier

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, KSBSI Sulawesi Tenggara mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap PT Delta Sarana Sentosa. Mereka menilai persoalan pengupahan dan penerapan K3 bukan sekadar persoalan administratif perusahaan, melainkan menyangkut hak, keselamatan, martabat, dan kesejahteraan pekerja.

KSBSI menduga PT DSS melakukan praktik pembayaran upah di bawah UMK Kendari. Apabila dugaan tersebut terbukti, perusahaan dinilai berpotensi melanggar ketentuan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Selain persoalan pengupahan, KSBSI juga menyoroti dugaan belum terpenuhinya standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), mengingat aktivitas operasional perusahaan disebut memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Atas persoalan tersebut, KSBSI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pertama, KSBSI meminta Wali Kota Kendari mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya, termasuk mendorong pencabutan izin operasional PT DSS apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran ketentuan pengupahan.

Kedua, KSBSI mendesak Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Provinsi Sulawesi Tenggara segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, baik terkait dugaan pembayaran upah di bawah UMK maupun pemenuhan kewajiban penerapan SMK3.

Baca Juga:  Komisi II DPRD Sultra Kunjungan Kerja ke Disperindag Konawe, Koordinasi Stabilitas Harga Pangan dan Pengawasan BBM Subsidi

Ketiga, KSBSI meminta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menjalankan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti aspirasi tersebut serta mendorong pihak-pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

KSBSI juga meminta agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran terbukti.

Penerimaan aspirasi oleh DPRD Sultra, khususnya melalui anggota Komisi IV Muhammad Irpani Thalib, diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di PT Delta Sarana Sentosa.

KSBSI berharap DPRD Sultra dapat mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan tindak lanjut konkret dari instansi teknis yang memiliki kewenangan.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan hak atas upah yang layak serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas perusahaan.

Melalui tindak lanjut DPRD Sultra, KSBSI berharap tidak ada lagi pekerja yang harus menghadapi persoalan pemenuhan hak normatif maupun keselamatan kerja tanpa mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

 

***

error: Konten ini tidak dapat dicopy!!