Golkar Siapkan RUU Obligasi Daerah sebagai Solusi di Tengah Pemangkasan Dana Transfer

Ilustrasi Obligaai Daerah

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar MPR RI menginisiasi pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai upaya memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar menggagas pembentukan regulasi tersebut, tetapi juga telah menyiapkan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.

“Fraksi Partai Golkar MPR RI sudah siap Naskah Akademik dan Draf RUU Obligasi Daerahnya. Ini bukan lagi wacana, ini sudah siap dibahas. Tinggal kita dorong bersama agar segera menjadi Undang-Undang,” tegas Firman, Selasa (17/11/2026).

Menurut Firman, selama ini sejumlah daerah sebenarnya memiliki kemampuan fiskal untuk menerbitkan obligasi daerah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penerbitannya.

Ia mencontohkan DKI Jakarta yang dinilai memiliki kapasitas fiskal, tata kelola pemerintahan, serta peringkat keuangan yang baik. Meski demikian, pemerintah daerah belum memiliki kepastian hukum untuk menerbitkan obligasi.

“DKI itu sudah siap. APBD-nya besar, tata kelolanya bagus, rating keuangannya baik. Tapi mau menerbitkan obligasi, landasan hukumnya tidak ada. Kalau tidak ada UU-nya, siapa yang berani? Inilah yang selama ini menghambat daerah. Makanya Fraksi Golkar MPR RI hadir untuk memberikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Firman menilai, pembentukan UU Obligasi Daerah semakin mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, termasuk penghematan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Baca Juga:  Diare Massal Siswa SMPN 5 Rembang, Komisi IX Minta Keamanan Menu MBG Dievaluasi

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat tersebut perlu didukung. Namun, pemerintah daerah juga harus memiliki alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat akibat berkurangnya dana transfer.

“Pemerintah pusat menghemat untuk KDMP itu benar dan harus kita dukung. Tapi daerah tidak boleh lumpuh. Kalau transfer dipotong, daerah harus punya alternatif pembiayaan. Alternatif itu adalah Obligasi Daerah,” kata Firman.

Ia menjelaskan, obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang dapat mendorong kemandirian fiskal. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat maupun investor, kemudian dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur produktif.

Sejumlah proyek yang dapat dibiayai melalui obligasi daerah antara lain pembangunan jalan, jembatan, pasar rakyat, fasilitas air bersih hingga rumah sakit. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban pembayaran melalui hasil dan manfaat ekonomi dari proyek yang dibangun.

Firman menyebut setidaknya terdapat empat alasan penting mengapa RUU Obligasi Daerah perlu segera dibahas dan disahkan.

Pertama, memberikan kepastian hukum yang selama puluhan tahun dinantikan pemerintah daerah.

Dengan adanya undang-undang, penerbitan obligasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

Kedua, menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi transfer ke daerah. Obligasi dapat menjadi alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan.

Ketiga, menjadi bentuk dukungan konkret terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Firman menilai Golkar tidak hanya mendukung kebijakan efisiensi pemerintah, tetapi juga menawarkan solusi agar daerah tetap memiliki ruang fiskal untuk berkembang.

Baca Juga:  Viral Dokter Hina Pasien BPJS, DPR: Jangan Cukup Minta Maaf, Harus Diusut!

Keempat, meningkatkan disiplin dan akuntabilitas fiskal pemerintah daerah. Sebab, penerbitan obligasi akan membuat kondisi keuangan dan tata kelola daerah menjadi perhatian investor maupun lembaga pemeringkat.

Meski demikian, Firman mengingatkan agar penerapan obligasi daerah nantinya disertai aturan pengawasan dan pembatasan yang ketat. Hal itu penting untuk mencegah munculnya persoalan utang baru yang justru membebani keuangan daerah.

“Jangan sampai daerah yang APBD-nya kecil nekat menerbitkan obligasi besar, lalu gagal bayar. Dalam Draf RUU yang sudah disiapkan Fraksi Golkar MPR RI, kami tegaskan: harus ada batas maksimal, harus ada persetujuan DPRD, harus ada rating dari lembaga pemeringkat, dan harus ada audit dari BPK. Obligasi hanya boleh untuk proyek produktif, bukan untuk bayar gaji dan belanja pegawai,” tegasnya.

Firman menambahkan, Fraksi Partai Golkar MPR RI siap menyerahkan Naskah Akademik dan draf RUU Obligasi Daerah untuk selanjutnya dibahas bersama DPR RI dan pemerintah.

Ia berharap terdapat kemauan politik dari seluruh pihak agar regulasi tersebut dapat segera masuk dalam pembahasan legislasi nasional.

“Ini terobosan baru dari Fraksi Partai Golkar MPR RI. Kami tidak hanya berdiskusi, kami sudah membawa solusinya. Naskah Akademiknya sudah ada, Draf RUU-nya sudah ada. Tinggal kemauan politik kita bersama untuk mengesahkannya. Ini yang namanya Golkar hadir untuk rakyat dan untuk mendukung pemerintahan Prabowo,” pungkas Firman.

 

**

error: Konten ini tidak dapat dicopy!!