DPRD Sultra Bahas KUA-PPAS APBD Tahun 2027

Gedung DPRD Provinis Sulawesi Tenggara/Ist

KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna dalam eangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

Rapat Paripurna KUA-PPAS APBD 2027 ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Sultra, pada Selasa (17/11/2026).

Sejumlah hal menjadi pembahasan dalam rapt paripurna tersebut, seperti proyeksi dan target pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2025 hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2027.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra, La Ode Muhamad Marshudi juga menyoroti penurunan pendapatan daerah dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan rasio pendapatan PKB.

Baca Juga:  Gubernur Dorong Perbaikan Jalan di Buton Utara Lolos Program IJD

Diungkapkan La Ode Muhamad Marshudi, ada potensi peningkatan jumlah kendaraan di Sultra, namun target pendapatan dari PKB malahan diproyeksi menurun pada tahun 2027.

Pemerintah seharusnya lebih proaktif menggenjot intensifikasi dan ekstensifikasi kepatuhan, bukan malah menurunkan ekspektasi pendapatan fiskal daerah,” kata La Ode Muhamad Marshudi.

Tak hanya itu, sejumlah usulan program pembangunan di tahun 2027 juga mengemuka dalam rapat paripurna KUA-PPAS APBD 2027 itu.

Andi Muhammad Saenuddin juga dalam kesempatannya menyampaikan usulan program kepemudaan organisasi Gerakan Pramuka dalam forum pembahasan anggaran tersebut.

Program Gerakan Pramuka Sultra ini menjadi bagian dari komitmen dukungan penguatan pembinaan generasi muda serta program kemasyarakatan di Sultra.

Baca Juga:  Rapat Kerja Komisi IV DPRD Sultra Bersama Disdikbud Bahas Capaian Anggaran 2026

“Dalam pembahasan anggaran ini, usulan kegiatan kepramukaan kami harapkan dapat masuk dalam perencanaan daerah tahun depan,” kata Andi Muhammad Saenuddin.

DPRD Sultra dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berupaya mempercepat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 agar rumusan dan arah kebijakan fiskal daerah dapat disepakati secara akuntabel, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disusun oleh Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra sebagai pedoman penyusunan APBD.

 

***

error: Konten ini tidak dapat dicopy!!