KENDARI – Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mengalokasikan anggaran Rp116 miliar untuk renovasi total Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas pada 2027.
Menurut Tariala, pembenahan rumah sakit rujukan utama di Sultra itu sudah menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah persoalan keterbatasan ruang perawatan dan tingginya kapasitas pasien yang masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan.
Politikus NasDem tersebut menegaskan, renovasi RSUD Bahteramas tidak boleh hanya berfokus pada pembenahan fisik bangunan. Pemerintah harus memastikan anggaran yang disiapkan benar-benar mampu meningkatkan kapasitas rumah sakit sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya, DPRD mendukung langkah pemerintah daerah melakukan renovasi total RSUD Bahteramas. Ini kebutuhan mendasar karena rumah sakit tersebut menjadi salah satu tumpuan pelayanan kesehatan masyarakat Sultra,” jelasnya, Senin (16/11/2026).
Tariala menilai, besarnya anggaran yang dialokasikan harus sebanding dengan hasil yang diperoleh. Karena itu, aspek perencanaan, kualitas konstruksi, hingga pengadaan alat kesehatan perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan proyek.
Ia juga menyoroti informasi mengenai lebih dari 100 kamar perawatan yang belum beroperasi. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih adanya potensi kapasitas rumah sakit yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pelayanan pasien.
“Jangan sampai bangunannya sudah direnovasi, tetapi persoalan pelayanan tetap tidak terselesaikan. Ruang perawatan yang belum difungsikan harus segera dioptimalkan, begitu juga ketersediaan alat kesehatan dan tenaga medis,” tegasnya.
Selain memastikan peningkatan kualitas pelayanan, Tariala meminta pelaksanaan proyek dikawal secara ketat agar terhindar dari keterlambatan maupun pemborosan anggaran.
Target penyelesaian renovasi dalam satu tahun sebagaimana disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, harus menjadi komitmen seluruh pihak yang terlibat.
“Kami tentu berharap pekerjaan ini selesai sesuai target pada 2027. Jangan sampai proyek strategis seperti ini molor. Kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian, jangan karena mengejar waktu penyelesaian kemudian mengabaikan mutu bangunan,” katanya.
Tariala menambahkan, DPRD Sultra akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut guna memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan hasilnya. Jangan hanya gedung yang terlihat lebih bagus, tetapi pelayanan harus semakin baik, kapasitas pasien bertambah, dan masyarakat mendapatkan akses pengobatan yang lebih layak,” tandasnya.
***






