KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong penguatan regulasi daerah melalui pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.
Hal tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (21/10/2026). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai.
Dalam rapat tersebut, terdapat tiga Ranperda yang menjadi agenda pembahasan, yakni Ranperda tentang Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL), Ranperda penggabungan BPR Bahteramas se-Sultra, serta Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Agenda pertama membahas penyampaian pendapat Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap Ranperda inisiatif DPRD mengenai fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sultra.
Ranperda pertama berkaitan dengan penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas se-Sulawesi Tenggara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Sulawesi Tenggara.
Penggabungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperluas kontribusi bank daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ranperda kedua mengatur perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPRD dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan rancangan peraturan daerah ini sangat penting untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tenggara,” demikian rumusan pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada La Ode Frebi Rifai.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap Ranperda yang dibahas dapat disempurnakan melalui berbagai masukan dan pandangan fraksi.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Sultra berharap ketiga Ranperda dapat dibahas secara komprehensif sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Dengan penguatan regulasi tersebut, DPRD Sultra berharap tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset daerah, serta kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan semakin baik demi mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
***
