KENDARI – Komisi XII DPR RI menyoroti tunggakan pajak PT Virtue Dragonc Nickel Industry (PT VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu terungkap dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Hotel Claro, Kendari, Jumat (11/7/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemaparan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, PT VDNI dan PT OSS ini tidak membayarkan kewajibannya pajaknya sejak 4 hingga 5 tahun lalu.

“Empat atau lima tahun yang lalu tidak membayarkan kewajibannya terkait dengan pajak air permukaan, dengan pajak kendaraan bermotor, dan juga terkait dengan pajak bahan bakar,” kata Rocky Candra kepada media di Kendari, Jumat (11/7/2025).

Baca Juga:  ASDP Tambah Trip di Rute Torobulu–Tondasi Khusus 27 dan 29 Mei 2025

Rocky meminta pihak PT VDNI dan PT OSS untuk segera menunaikan kewajibannya terkait dengan pajak air permukaan tersebut sebesar Rp5,6 miliar.

Sebab, hal tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara.

“Saya meminta kepada Virtue Dragon untuk segera membayarkan kewajibannya itu kepada pemerintah daerah Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam tinjauan Komisi XII DPR RI juga didapati ada gugatan di pengadilan yang ditujukan kepada PT VDNI dan PT OSS oleh Pemerintah Daerah, yang saat ini masih terus berlanjut.

Baca Juga:  Beroperasi 7 Hari, Dapur Umum Dinsos Kendari Layani Pengungsi Banjir Luapan Sungai Wanggu

“Nanti bagaimana hasil dari proses hukum ini, kita lihat nanti. Tentuny setelah ada putusan hukum, dari PT VDNI dan PT OSS harus menaatinya,” katanya.

Dalam kunjungan kerjanya, Rocky juga menyampaikan kekecewaannya atas jawaban dan tanggapan dari manajemen PT VDNI dan PT OSS yang dianggapnya sangat tidak memuaskan atas kunjungan mereka di Sultra ini.

“Keterangan-keterangan yang kita ambil dan yang disampaikan oleh manajemen PT VDNI dan PT OSS banyak sekali ketidakpuasan dari kami, dan kami akan membawa permasalahan ini ke Panja Minerba di Komisi XII,” imbuh Rocky Candra.

**