Komitmen Pemkot Pastikan Akses Layanan Kesehatan Terpenuhi Maksimal

KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus berkomitmen memastikan akses layanan kesehatan terpenuhi secara maksimal bagi masyarakat Kota Kendari.

Asisten I Setda Kota Kendari, Maman Firmansyah mengatakan bahwa kesehatan adalah prioritas utama dan tanggung jawab bersama.

“Apalagi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran memiliki latar belakang dokter sangat memahami betul pentingnya sektor kesehatan bagi masyarakat,” ujar Maman Firmansyah dalam rapat rekonsiliasi iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan Kendari, Kamis (10/7/2025).

Dijelaskan Maman, komitmen Pemkot Kendari itu ditunjukan dengan penyediaan jaminan perlindungan sosial yang mencakup jaminan kesehatan.

Penyediaan jaminan perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial, seperti kemiskinan, penyakit, kecelakaan, dan kehilangan pekerjaan.

Jaminan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dari sistem perlindungan sosial, terutama dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat Indonesia, memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Maman menyampaikan, komitmen Pemkot Kendari yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mengoptimalkan kepesertaan JKN di kota ini.

“Pemkot sudah menyiapkan anggaran hingga Rp10 miliar untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kendari,” katanya.

Dilain pihak, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Rinaldi Wibisono mengungkapkan bahwa meskipun 98 persen penduduk Kota Kendari telah terdaftar JKN, hanya 79 persen yang berstatus aktif.

Angka tersebut masih jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan keaktifan minimal 80 persen pada akhir tahun 2024 dan 85 persen pada tahun 2025.

“Masih ada sekitar 5 ribu penduduk yang belum memiliki kepesertaan JKN. Selain itu, banyak juga yang dinonaktifkan karena data kependudukan yang belum valid, atau karena tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan iuran (PBI),” ungkap Rinaldi.

Menyahuti hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kendari sedang gencar melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.

Anggaran Rp10 miliar yang disiapkan Pemkot Kendari ini akan dialokasikan untuk membiayai peserta JKN nonaktif dan penduduk yang belum terdaftar.

“Anggaran tersebut akan kami optimalkan hingga akhir Desember 2025, katanya.

“Jika dirasa masih kurang, akan kami evaluasi dan pertimbangkan penambahan dalam APBD perubahan,” imbuh Rinaldi.

****