KENDARI – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk memastikan seluruh warga Kendari mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu disampaikan Siska saat memimpin rapat rekonsiliasi iuran Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) Daerah dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda triwulan 1 tahun 2025 di ruang rapat Wali Kota Kendari, Selasa (18/3/2025).

Siska menekankan bahwa setiap penduduk, tanpa memandang status ekonomi, harus terdaftar dalam program JKN agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Dia juga menyoroti pentingnya menyelesaikan iuran yang masih tertunda sebagai bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Rumah di Kendari Dibobol Maling saat Ditinggal Penghuni, Motor hingga Perabot Raib
Terbagi 3 Kloter, Ini Jadwal Keberangkatan Jemaah Calon Haji Kota Kendari

“Tentu kita berharap, program JKN ini dapat berjalan dengan lebih lancar, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang mengeluh tak mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Siska.

Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Kendari, Rinaldi Wibisono menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Kendari, khususnya Wali Kota Kendari yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan kewajiban ini.

Rinaldi menjelaskan sejumlah upaya dan tantangan yang sedang dihadapi dalam meningkatkan kecakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kota ini.

Pada tahun sebelumnya, kata Rinaldi Wibisono, tingkat kecakupan JKN di Kendari hampir mencapai 100 persen, namun pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 96 persen.

“Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penambahan jumlah penduduk yang terakomodasi dalam program JKN, yakni sekitar 10.000 jiwa. Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi rapat untuk memastikan bahwa semua penduduk bisa mendapatkan akses kesehatan yang optimal,” ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu alasan penting mengapa upaya mencapai kecakupan 100 persen harus dilakukan adalah karena keistimewaan yang dimiliki Kota Kendari.

Penduduk yang terdaftar dalam program JKN akan langsung aktif pada hari itu juga, tanpa perlu menunggu hingga bulan berikutnya.

“Ini menjadi salah satu keuntungan bagi warga Kendari, karena mereka dapat segera menikmati manfaat jaminan kesehatan tanpa adanya jeda waktu yang panjang,” katanya.

BPJS Kendari juga telah merancang berbagai langkah strategis untuk mencapai target minimal 98 persen pada bulan Juni 2025.

Hal ini dianggap sangat penting agar setiap warga yang membutuhkan layanan kesehatan, baik itu rawat jalan, rawat inap, ataupun layanan darurat, bisa segera diproses tanpa hambatan.

Dalam hal ini, BPJS Kendari juga berkolaborasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk memastikan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.

**