KENDARI – Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, Polresta Kendari mengambil langkah preventif dengan meningkatkan patroli cipta kondisi. Upaya ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama proses demokrasi berlangsung.

Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris Tri Yunarko menyampaikan bahwa peningkatan patroli cipta kondisi ini merupakan bagian dari strategi untuk mencegah potensi kerawanan yang mungkin muncul menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.

“Dengan meningkatkan kegiatan patroli cipta kondisi, kami berharap dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Kendari. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Polri untuk mendukung kelancaran proses demokrasi di Indonesia,” ujar Aris Tri Yunarko.

Patroli cipta kondisi melibatkan personel kepolisian yang aktif berkeliling di berbagai titik strategis, termasuk pusat-pusat keramaian, fasilitas umum, dan daerah rawan konflik, serta lokasi yang sering dijadikan aksi balap liar. Selain itu, Polresta Kendari juga berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti TNI dan Satpol PP, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan.

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Kendari, Kompol Asri Diyni menambahkan, kegiatan patroli cipta kondisi ini tidak hanya difokuskan pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan interaksi positif antara polisi dan masyarakat. Polisi diharapkan dapat menjadi mitra masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

“Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kerukunan antar warga. Melalui patroli cipta kondisi, kami ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam Pemilu dengan nyaman,” tambah Kompol Asri Diyni.

Peningkatan patroli cipta kondisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib selama proses Pemilu berlangsung.

Polresta Kendari berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

**