KENDARI – Puluhan sopir truk mendatangi Kantor DPRD Kota Kendari meminta agar pihak Pertamina kembali memasok bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Martandu yang dihentikan sejak 4 September 2023.

Para sopir mengeluhkan akibat penutupan SPBU tempat mereka biasa mengisi solar bersubsidi membuat mereka kesulitan mengisi bahan bakar di tempat lain.

Untuk itu, para sopir truk yang ditemui langsung Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan meminta pihak Pertamina dapat mencabut sanksi yang diberikan kepada SPBU Martandu.

“Kami meminta pihak Depot Pertamina untuk segera mencabut surat sanksi penghentian pasokan solar di SPBU Martandu,” tuntut Rahman selalu perwakilan sopir truk di Kantor DPRD Kota Kendari pada Kamis (7/9/2023).

Baca Juga:

SPBU di Kolaka Langgar Aturan Penyaluran Solar, Disanksi Tak Dapat Pasokan
Pimpinan DPRD Kota Kendari: Golkar Tetap, PKS Pilih Rizki, Nasdem Tunjuk Irmawati

Jika permintaan tersebut tak dipenuhi, para sopir truk meminta solusi alternatif SPBU yang dapat menjadi tempat mereka mengisi solar bersubsidi.

Para sopir meminta pihak Pertamina tak mengalihkan pengisian solar bersubsidi ke SPBU Bonggoeya dan SPBU Puwatu mengingat dapat mengakibatkan kemacetan.

“Untuk itu kami meminta kepada pihak Depot Pertamina agar segera memberi solusi kepada para sopir truk,” tuntut Rahman yang dituangkan dalam pernyataan tertulis.

Subhan yang menemui langsung para sopir merespons dengan membuat beberapa rekomendasi untuk diteruskan kepada pihak Depot Pertamina.

“Meminta pihak Pertamina mengalihkan solar bersubsidi di SPBU Martandu ke SPBU Anggoeya dan pengalihan ini dilakukan sampai pencabutan sanksi SPBU Martandu,” kata Subhan di hadapan para sopir.

Subhan mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan dengan pihak sopir truk akan diteruskan kepada pihak Pertamina.

Pantauan HaloSultra.com hingga pukul 14.52 WITA, para sopir masih bertahan dengan truk yang terparkir di halaman Kantor DPRD Kota Kendari. Mereka menunggu kepastian dari pihak Pertamina terkait tuntutan mereka yang telah diteruskan DPRD Kota Kendari.

**