JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut dua menteri dari Partai NasDem yang layak untuk dievaluasi oleh Presiden Jokowi.

Kedua menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Hal itu Djarot sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

Dia mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi.

“Saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai kebijakan impor beras ini merugikan rakyat kecil, termasuk petani. Djarot menilai harus ada evaluasi terhadap menteri-menteri terkait.

Menanggapi hal itu, politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago menyebut jika soal evaluasi hingga reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden dan PDIP maupun Djarot tak mendahului Presiden.

Menurut Irma, dua menteri partai dari NasDem adalah orang-orang berprestasi.

“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, sebaiknya Djarot atau PDIP sekalipun jangan asbun! Karena faktanya 2 menteri NasDem yang diminta dievaluasi adalah menteri punya prestasi,” kata Irma, Sabtu (24/12/2022).

Lanjut Irma, menjelaskan Siti Nurbaya adalah dengan segudang prestasi. Irma pun meminta semua pihak untuk buka mata, di era kepemimpinan Siti, kebakaran hutan jarang terjadi bahkan bisa dibilang hutan aman dan udara bebas dari kabut asap.

Belum lagi bagaimana penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi, lalu bagaimana membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas.

Belum lagi, sanksi-sanksi dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya.

“Memang ada Menteri LHK yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? jutaan Ha selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Syaiful Djarot sebaiknya tidak Asbun,” tegas Irma.

Lebih jauh lagi Anggota Komisi IX DPR ini bicara tentang Mentan, Syahrul Yasin Limpo dimana ada kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian.

Terlebih, soal tuduhan impor beras yang dianggap Irma menuduh tanpa ada data yang jelas.

“Dia (Dajrot) menuduh kalau Mentan senang impor, Makanya kalau bicara jangan asal ngomong jika tidak by data! Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu import karena stok beras di petani cukup. Baca media dia biar nggak asbun dan paham siapa ngotot mau import! Dan baca juga penghargaan apa saja yg sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan berkinerja baik,” kata Irma menegaskan.

Kembali ke soal reshuffle, Irma yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya.

Sebab masyarakat juga mengetahui dan merasakan hasil kerja baik kedua menteri NasDem tersebut.

“Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri di atas termasuk yang harus dievaluasi dan jika akhirnya keduanya di reshuffle menurut saya itu pasti karena sebab lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri selalu menjalankan program pemerintah serta presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden,” tandasnya. **