JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan anggaran subsidi kedelai Rp1.000 per kilogram (Kg) diberikan langsung kepada importir untuk menekan harga yang tinggi di tingkat perajin tahu dan tempe.

Pasalnya, Mendag menilai mekanisme subsidi kedelai saat ini dipandang rumit atau berbelit-belit.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Mendag agar tidak sembrono membuat kebijakan subsidi, apalagi kepada importir kedelai ini akan menyakiti hati masyarakat khususnya petani kedelai.

Indonesia sebuah negara berpenduduk besar apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi sulit seperti ini jangan latah atau begitu mudah memberikan subsidi-subsidi kepada komoditas pertanian.

Apalagi, subsidi itu akan diberikan kepada pelaku importir.

“Ini akan menimbulkan sebuah resiko dan dampak psikologis serta kecemburuan sosial yang luar biasa, dari masyarakat. Importir itu harusnya diatur tentang hak dan kewajibannya,” kata Firman, Sabtu (28/1/2023).

Soal kedelai, kata Firman memang petani lokal ini belum bisa memenuhi kebutuhan nasional. Akibat pertumbuhan dan kemajuan sektor industri menggunakan bahan baku kedelai sudah semakin meningkat baik itu untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan jumlah penduduk yang besar serta budayanya makan tahu dan tempe sebagai makanan utama dan juga kebutuhan bahan baku industri untuk ekspor semakin meningkat.

Baca Juga:  Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran Pemda, Ini Poin-poinnya

Oleh karena itu, konsep kebijakan memberikan subsidi kepada pengusaha importir sangat tidak tepat untuk pelaku usaha.

Karena mereka sebagai importir harus diatur agar tidak mengambil keuntungan berlebihan sebagai pebisnis tentunya sudah mempunyai hitung-hitungan keuntungan wajar harus diperoleh dan jangan beralih menolong pengrajin tahu dan tempe.

Agar mampu membeli kedelai dengan harga terjangkau itu kewajiban pemerintah untuk mengaturnya dan jangan mengambil jalan pintas pengusaha importir itu diberikan subsidi.

“Subsidi itu harus kepada rakyat atau petani lokal seperti petani supaya lebih semangat untuk menanam kedelai seperti di Grobogan yg mempunyai varitas dan menghasilkan kedelai konon katanya no satu di dunia seperti hasil penelitian telah dilakukan oleh salah seorang doktor bernama Jhonatan dari Inggris itu. Dan itu harus dikembangkan dan dilakukan oleh pemerintah agar produksi meningkat dengan harga keekonomisan petani yg haus dikembangkan,” ujar politikus Golkar ini.

Menurut Firman, alasan petani tidak mau menanam kedelai, karena memang setiap panen selalu terjadi persaingan tidak sehat karena adanya impor, dan harga kedelai petani tidak akan mampu bersaing dengan harga dari importir.

Ini seharusnya dicarikan solusi pemerintah bukan mensubsidi pengusaha importir dengan dalih stabilisasi harga ini benar-benar kebijakan yang aneh.

Baca Juga:  Polri Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka, Negara Dirugikan Rp105 Miliar

“Dan sampai kapanpun petani kita tidak akan bisa mampu bersaing dengan kedelai impor kalau pemerintah tidak membuat kebijakan berpihak kepada petani lokal. Apalagi,petani di luar negeri seperti Amerika sudah menggunakan teknologi moderen lebih efesien tingkat produksinya dan lebih terjamin. Jadi tidak mungkin petani kita maish konvensional seperti ini mampu bersaing,” kata Firman menegaskan.

Oleh karena itu, Firman menegaskan, kalau mau diberikan subsidi yang layak itu petaninya, bukan importirnya.

“Nah justru kita balik bertanya ada agenda apa Mendag ini kan? Bahkan pengalaman di Komisi IV melihat kegagalan kebijakan kementan kepada importir bawang putih diberi kewajiban untuk menanam saja itu juga gagal tidak berjalan dengan baik. Mereka hanya menyerahkan uang kepada petani selajutnya terserah petani mau dipakai apa uangnya?! Karena tidak ada pendampingan dan pengawasan dari pemerintah dan importir akhirnya tidak tercapai tujuannya,” tegas legislator dari dapil Jateng III ini.

“Jadi, Komisi IV sangat tidak setuju, karena subsidi akan diberikan kepada pengusaha itu akan menimbulkan kecemburuan sosial sangat luar biasa fan masalah baru .Dan apabila memang pemerintah berniat melakukan subsidi ya prioritaskan rakyat atau petani supaya bersemangat memproduksi kedelai sebesar-besarnya,” tandas Ketua Umum IKKP ini. **