KENDARI – Rapat kerja daerah (Rakerda) DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APRESI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dibuka di salah satu hotel di Kendari, Selasa (15/8/2023).

Kegiatan itu dirangkaikan dengan pameran properti expo yang akan berlangsung dari 15-20 Agustus 2023, bertemakan Sinergi Bersama Meningkatkan Ekonomi dan Pembangunan Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum (Ketum) DPP APRESI, Junaidi Abdillah mengatakan bahwa Rakerda ini merupakan langkah organisasi dalam rangka merumuskan program mensukseskan program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat guna mewujudkan kesejahteraan.

“Jadi gini, agenda rakerda itu, adalah agenda rutin satu periode yang harus dilaksanakan minimal dua kali. Dalam rakerda ini, tentunya akan membahas program-program kerja, yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya atau mulai tahun ini dan tahun berikutnya,” kata Junaidi.

Baca Juga:

Cuaca Sultra 9 Desember 2023: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Sultra 8 Desember 2023: Waspadai Potensi Hujan Disertai Angin Kencang
Ini Sederet Komoditas Ekspor Unggulan Sultra dan Negara Tujuannya

Lanjutnya Junaidi berharap DPD APRESI Sultra dapat melaksanakan Rakerda dengan membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder.

Sebab untuk pembiayaan dapat langsung berkoordinasi dengan perbankan, lalu pada sektor perizinan, dapat berkomunikasi langsung adalah pemerintah daerah, pertanahan, dan konsolidasi organisasi.

“Arahnya adalah bagaimana kita mensupport eksistensi organisasi dalam mewujudkan program pemerintah salah satunya adalah merumahkan rakyat dalam rangka mensejahterakan rakyat, itu poinnya,” ujarnya.

Sambung Junaidi, wilayah Sultra dinilai pertumbuhannya paling baik untuk properti terutama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

“Saya lihat untuk wilayah timur, mulai dari Kalimantan sampai ke Papua, itu serapannya nomor dua, setelah Pontianak. Jadi saya pikir, Sultra ini daerah yang secara ekonomi tumbuh pesat dibidang Properti, prospeknya bagus banget, pertumbuhannya kelihatan sekali, dari transaksi KPR nya,” bebernya.

“Dulu daerah yang sudah maju, seperti Bekasi, Tangerang, dan lainnya, itu rumah komersil stratanya sudah lumayan, tapi untuk daerah yang berkembang ini, rata-rata adalah memang KPR bersubsidi dan secara tipikal pendapatan masyarakatnya, cocok untuk KPR bersubsidi,”jelasnya lagi.

Lebih lanjut menyampaikan bahwa KPR bersubdisi ini kan, untuk masyarakat menengah ke bawah, yang penghasilannya maksimal ada 8 juta, artinya masyarakat yang berpenghasilan Rp2 juta hingga Rp8 juta, masih bisa memiliki KPR Bersubsidi.

“Jadi Sultra ini daerah potensi, potensi untuk KPR Subsidi, terbukti dari stratanya

Katanya lagi menambahkan, tapi untuk secara nasional, untuk wilayah 5 Bank Tabungan Negara (BTN), untuk serapan, nomor dua adalah Kendari, setelah Pontianak.

“Jadi gini, aturan pemerintah sudah jelas, kalau penguna KPR bersubsidi itu banyak adalah rumah yang layak huni, layak huni artinya dari sisi layaknya ini, sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan sampai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini mengambil rumah, baru ditempati sudah harus merehab dan sebagainya, iya, kan,”terangnya.

Kata Junaidi, Ini penting ia sampaikan ke teman-teman, bagaimanapun kita harus memperhatikan kepentingan masyarakat MBR juga.

“Toh, masyarakat ini, penghasilannya juga, standar dan pas-pasan, artinya mengambil rumah serius, makanya untuk rumahnya, tolong dijaga (kualitasnya). Kita juga berpesan kepada masyarakat yang sudah ambil rumah KPR Bersubsidi, sebaiknya harus ditempati, karena kalau rumah tidak ditempati, kemungkinan pasti rusak, begitu,” pungkasnya.

**